 |
| Wamendagri Bima Arya menyampaikan dukungan pemerintah pusat terhadap keberlanjutan Dana Otsus Aceh dalam Rapat Kerja FKKA di Banda Aceh, Rabu (19/8/2026) malam |
BANDA ACEH — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan pemerintah pusat berkomitmen memperjuangkan keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Namun, keberlanjutan dukungan fiskal tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri pengukuhan dan Rapat Kerja Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026) malam.
Bima mengatakan, sebagai Wamendagri yang membidangi wilayah Sumatera dan Jawa, dirinya memiliki tugas untuk menampung aspirasi para kepala daerah di Aceh dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
Ia mengakui Aceh merupakan salah satu daerah yang menghadapi berbagai tantangan pembangunan secara bertubi-tubi, mulai dari konflik, bencana, hingga penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).
“Aceh ini adalah salah satu contoh daerah atau provinsi yang luar biasa karena ujiannya bertubi-tubi. Konflik, iya. Ujian bencana, iya. Dan penyesuaian TKD juga, iya,” kata Bima.
Menurutnya, pemerintah pusat menyaksikan langsung ketangguhan masyarakat dan para pemimpin Aceh dalam menghadapi berbagai persoalan. Karena itu, aspirasi yang disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Ketua FKKA Illiza Sa’aduddin Djamal, serta para kepala daerah dinilai merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.
Bima menyebut sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, antara lain penyesuaian TKD, keberlanjutan Dana Otsus, serta aspirasi terkait lahan Blang Padang. Ia memastikan berbagai aspirasi tersebut akan dibawa dan diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat.
“Persoalan TKD, persoalan dana Otsus, keberlanjutan dana Otsus, termasuk juga tentu aspirasi tentang lahan Blang Padang. Insyaallah Bapak Ibu semua, Pak Wagub, para kepala daerah, segala sesuatu akan indah pada saatnya dan kita akan secara maksimal memperjuangkan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua,” ujarnya.
Terkait Dana Otsus, Bima menyampaikan sikap pemerintah pusat secara tegas.
“Kami sepakat dana Otsus harus berlanjut. Angka-angkanya insyaallah kita bicarakan di DPR dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian,” tegasnya.
Meski demikian, Bima mengingatkan bahwa keberlanjutan Dana Otsus harus diiringi penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Pemerintah daerah diminta memastikan setiap anggaran dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin sekali lagi memanjatkan doa, mengingatkan kepada kita semua agar terus ikhtiar kita membangun pemerintahan yang bersih dan melayani yang jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme itu terus kita lanjutkan bersama-sama,” ujarnya.
Bima juga menilai keberadaan FKKA memiliki posisi strategis sebagai wadah untuk menghimpun berbagai persoalan dan aspirasi dari seluruh kabupaten/kota di Aceh. Menurutnya, forum tersebut tidak semestinya hanya menjadi ruang menyampaikan keluhan, tetapi juga dapat menjadi pusat berbagi inovasi dan praktik baik antardaerah.
Ia meminta Ketua FKKA Illiza Sa’aduddin Djamal terus membangun komunikasi dengan seluruh kepala daerah sehingga berbagai persoalan dapat dihimpun secara sistematis dan lebih mudah disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Forum ini tidak hanya menjadi ajang curhat saja, tetapi juga sumber inspirasi dari praktik-praktik baik yang ada di seluruh Aceh. Di seluruh Aceh untuk ditularkan dan juga untuk dipraktikkan dengan kota lain,” katanya.
Selain itu, Bima mengingatkan pentingnya menjaga kekompakan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, eksekutif dan legislatif, serta pemerintah dengan ulama, tokoh masyarakat, dan kalangan akademisi.
Menurutnya, kebersamaan merupakan salah satu kekuatan Aceh dalam menghadapi berbagai tantangan dan bangkit setelah bencana tsunami. Semangat kolaborasi tersebut perlu terus dipertahankan agar pembangunan Aceh berjalan lebih cepat, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemerintah pusat, kata Bima, membutuhkan mitra daerah yang solid agar berbagai program nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Bima berharap Aceh terus melahirkan berbagai cerita positif dan praktik pemerintahan yang dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Dengan sejarah, kekhususan, serta nilai-nilai yang dimiliki, Aceh dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis kolaborasi.
Keberlanjutan Dana Otsus, menurutnya, bukan hanya menyangkut dukungan anggaran, tetapi juga harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, dan memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Aceh.[]
