ACEH BESAR — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengajak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Aceh Besar memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris dalam sambutan yang dibacakan Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP pada pelantikan Pengurus IDI Cabang Aceh Besar periode 2026-2029 yang dirangkai dengan Seminar Hukum Kesehatan di Orion Hall, Darul Imarah, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Memperkuat Solidaritas Profesi, Menjunjung Etika Kedokteran serta Sinergi Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Aceh Besar”.
Dalam sambutannya, Muharram menegaskan dokter tidak hanya berperan sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan, tetapi juga memiliki posisi penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak dapat membangun sistem kesehatan secara sendiri. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Pembangunan kesehatan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, dokter, tenaga kesehatan, rumah sakit, puskesmas, perguruan tinggi, organisasi profesi, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Muharram.
Ia mengatakan kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar masyarakat Aceh Besar memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, bermutu, manusiawi, dan sesuai standar profesional.
Tantangan sektor kesehatan, lanjutnya, semakin kompleks seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, digitalisasi layanan, serta meningkatnya harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
Karena itu, dokter dituntut tidak hanya memiliki kompetensi medis, tetapi juga memahami aspek etika, profesionalisme, administrasi, dan hukum dalam menjalankan profesinya.
Muharram mengapresiasi pelaksanaan Seminar Hukum Kesehatan yang dinilai relevan dengan kebutuhan tenaga medis saat ini. Menurutnya, pemahaman terhadap aspek hukum penting karena hubungan antara tenaga medis, pasien, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemerintah semakin kompleks.
“Di satu sisi, dokter harus memberikan pelayanan terbaik berdasarkan ilmu pengetahuan dan standar profesi. Namun di sisi lain, dokter juga harus memahami batas-batas kewenangan, hak dan kewajiban, serta aspek hukum yang melekat dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan,” katanya.
IDI Siap Bermitra dengan Pemkab
Ketua IDI Cabang Aceh Besar, dr. Aidil Fitria, menegaskan kesiapan organisasinya menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.
“Kami siap bermitra,” tegas Aidil.
Ia mengatakan perkembangan informasi yang begitu cepat membuat tenaga medis, termasuk dokter di rumah sakit dan puskesmas, perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai aspek hukum.
Atas dasar itu, Seminar Hukum Kesehatan dirangkaikan dengan pelantikan kepengurusan baru agar para dokter semakin memahami aspek hukum dan dapat menjalankan profesinya secara aman dan profesional.
“Sekarang informasi berkembang begitu cepat, sehingga kita IDI sangat rawan dengan masalah hukum, termasuk rumah sakit, puskesmas. Karena itu kita rangkai dengan seminar hukum agar kita lebih aman, paham hukum dan tidak merasa was-was dalam bertugas,” ujarnya.
Aidil juga menyebut masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain capaian imunisasi dan persoalan stunting yang belum mencapai target.
Ia berharap pengurus IDI Aceh Besar dapat memperkuat kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Aceh Besar dan instansi terkait untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi masyarakat.
IDI Wilayah Aceh Siap Beri Dukungan
Sekretaris IDI Wilayah Aceh dr. Izzidin Fadhil, M.K.M., yang mewakili Ketua IDI Wilayah Aceh dr. Muntadar, Sp.BA, turut menegaskan dukungan terhadap kepengurusan IDI Aceh Besar.
Izzidin sekaligus melantik Pengurus IDI Cabang Aceh Besar periode 2026-2029 berdasarkan Surat Keputusan PB IDI Nomor 0556/PB/A.4106/2026.
Menurut Izzidin, kolaborasi antara Pemkab Aceh Besar dan IDI memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Saya yakin dengan kolaborasi, semua bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh Besar. Pengurus IDI Aceh Besar ini saya lihat juga sangat kompak,” ujarnya.
Ia memastikan IDI Wilayah Aceh siap mendukung IDI Aceh Besar dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pelayanan kesehatan, termasuk kebutuhan tenaga medis.
“Kami di IDI Wilayah Aceh juga akan ikut mendukung teman-teman IDI Aceh Besar. Kami melihat potensi Pemkab Aceh Besar untuk berkolaborasi dengan IDI sangat besar. IDI pasti akan membantu memberikan solusi, termasuk menutupi kekurangan tenaga medis,” katanya.
Menurutnya, ruang kolaborasi juga dapat diperluas dengan melibatkan dunia usaha melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Muharram berharap kepengurusan IDI Cabang Aceh Besar periode 2026-2029 semakin solid, profesional, terbuka, dan responsif terhadap persoalan kesehatan masyarakat.
“Mari kita bersama-sama membangun budaya pelayanan kesehatan yang mengedepankan profesionalisme sekaligus nilai-nilai kemanusiaan. Sebab pada akhirnya, di balik setiap pelayanan kesehatan terdapat harapan, kepercayaan, dan kehidupan seorang manusia yang harus kita jaga,” pesannya.
Pengurus IDI Cabang Aceh Besar periode 2026-2029 yang dilantik terdiri atas Ketua dr. Aidil Fitria, Wakil Ketua I dr. Nilawati, MKM, Wakil Ketua II dr. Riva Zurianti, Sekretaris dr. Masyiththah, Wakil Sekretaris dr. Hanah Juwita Eka Puteri, dan Bendahara dr. Ina Nusrina, M.Med., M.Phil.
Melalui kepengurusan baru tersebut, Pemkab Aceh Besar berharap kemitraan dengan IDI semakin kuat dan menghasilkan langkah konkret untuk memperluas akses pelayanan, meningkatkan kualitas tenaga medis, serta menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat.[]
