 |
| Illiza saat membuka secara resmi Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-VIII ICMI Orwil Aceh yang dirangkai dengan Seminar Nasional di Azana Oasis Hotel, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026). Foto: Humas Banda Aceh |
BANDA ACEH — Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menilai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Menurut Illiza, kekuatan intelektual dan kepakaran yang dimiliki ICMI dapat dipadukan dengan kewenangan serta instrumen kebijakan pemerintah untuk melahirkan solusi yang lebih tepat dan berdampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Illiza saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VIII ICMI Orwil Aceh yang dirangkai dengan Seminar Nasional di Azana Oasis Hotel, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus pusat ICMI, pengurus ICMI Aceh, ulama, akademisi, cendekiawan, tokoh masyarakat, serta peserta dari berbagai daerah di Aceh.
Illiza mengapresiasi ICMI Orwil Aceh yang memilih Banda Aceh sebagai lokasi pelaksanaan Muswil. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat silaturahmi sekaligus merumuskan kontribusi ICMI bagi pembangunan dan masyarakat Aceh.
“Bagi kami, ini menjadi kebanggaan. Hari ini Banda Aceh menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan Muslim dari berbagai daerah di Aceh untuk bersilaturahmi, bermusyawarah, dan membicarakan masa depan organisasi serta kontribusinya bagi masyarakat,” ujar Illiza.
Ia berharap Muswil ICMI tidak hanya menjadi forum konsolidasi internal organisasi, tetapi juga ruang untuk mengidentifikasi persoalan masyarakat dan merumuskan gagasan serta langkah nyata untuk mengatasinya.
“Pemerintah memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan. ICMI memiliki kekuatan intelektual dan kepakaran. Kalau kekuatan ini kita satukan, insyaallah akan lebih banyak persoalan yang bisa kita jawab bersama,” katanya.
Illiza juga menilai tema Seminar Nasional, yakni “Kemandirian Ekonomi Umat dalam Membangun dan Memperkuat Ketahanan Pangan”, relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sektor pertanian, perikanan, UMKM, pasar, distribusi, teknologi, hingga keterlibatan generasi muda.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal pangan tersedia. Di dalamnya ada petani, nelayan, UMKM, pasar, distribusi, teknologi, dan generasi muda. Begitu juga dengan kemandirian ekonomi umat. Kita ingin masyarakat bukan hanya menjadi konsumen, tetapi menjadi pelaku ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, Illiza berharap gagasan yang lahir dari forum para cendekiawan tidak berhenti pada pembahasan seminar, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, inovasi, dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Itulah semangat Banda Aceh Kota Kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan ilmu, inovasi, dunia usaha, dan masyarakat,” kata Illiza.
Ia menegaskan Pemko Banda Aceh terbuka membangun kerja sama lebih erat dengan ICMI, baik melalui kajian, diskusi kebijakan maupun program kolaboratif.
“Kalau ada gagasan yang bisa kita kerjakan bersama, mari kita kerjakan. Kalau ada kebijakan yang perlu kita diskusikan, mari kita duduk bersama. Kita membutuhkan mitra yang mau ikut memikirkan bagaimana sesuatu bisa menjadi lebih baik,” ujarnya.
Illiza berharap Muswil VIII ICMI Orwil Aceh tidak hanya menghasilkan kepengurusan baru, tetapi juga memperkuat kontribusi organisasi dalam pembangunan Aceh, khususnya melalui gagasan berbasis ilmu pengetahuan, penguatan ekonomi umat, ketahanan pangan, serta kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.[]
