JAKARTA – Tingginya ancaman bencana di Indonesia menjadi pengingat pentingnya memasukkan aspek kebencanaan dalam setiap perencanaan pembangunan wilayah. Hingga 6 November 2026, Indonesia tercatat mengalami 2.304 kejadian bencana, yang sebagian besar merupakan bencana hidrometeorologi.
Kondisi tersebut mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memperkuat pendekatan penataan ruang berbasis risiko bencana.
Upaya ini menjadi salah satu fokus dalam peringatan Hari Tata Ruang Nasional melalui talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan.
Menurutnya, penataan ruang memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ancaman, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan dilakukan di kawasan yang aman.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi, sedangkan 5,73 persen lainnya merupakan bencana geologi. Bencana yang terjadi didominasi kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem.
Menurut Dalu, penataan ruang tidak boleh hanya berorientasi pada pengaturan lokasi pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan tingkat risiko, daya dukung lingkungan, dan keberlanjutan wilayah. Dengan demikian, pembangunan tidak justru meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.
Pendekatan tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi ini mengatur agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
Selain menjadi instrumen mitigasi sebelum bencana terjadi, RTR juga berfungsi sebagai acuan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian penting dalam penyusunan RTR. Aspek tersebut dikaji dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Ia juga menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak memperbesar risiko bencana.
Suyus mengatakan, melalui PP Nomor 34 Tahun 2026, pemerintah memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam melakukan perubahan tata ruang. Jika sebelumnya perubahan tata ruang dilakukan satu kali dalam lima tahun, kini penyesuaian secara parsial dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kebijakan tertentu.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026. Jadi, kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” jelas Suyus.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan, menegaskan pentingnya penataan ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Menurutnya, tata ruang tidak hanya menjadi landasan mitigasi, tetapi juga pedoman dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. Selain itu, RTR menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” kata Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional tersebut dihadiri pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Melalui momentum Hari Tata Ruang Nasional, Kementerian ATR/BPN berharap kesadaran dan kolaborasi seluruh pihak dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan semakin meningkat.
Penataan ruang yang memperhitungkan risiko bencana diharapkan mampu mendorong pembangunan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat, meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. (JM/CK)
