 |
| Tuanku Muhammad Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh |
BANDA ACEH – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Banda Aceh mempertanyakan keseriusan penanganan dan penegakan hukum terhadap kasus dugaan pelanggaran syariat Islam terkait LGBT di Banda Aceh.
Fraksi PKS menegaskan, setiap perkara yang telah menyita perhatian publik harus ditangani secara transparan, profesional, dan memberikan kepastian hukum.
Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menyoroti kabar dikeluarkannya dua tersangka berinisial FD dan AM dari tahanan. Menurutnya, pengeluaran tersangka dari tahanan tidak boleh serta-merta dimaknai sebagai berakhirnya proses hukum maupun tanggung jawab aparat dalam menuntaskan perkara tersebut.
Berdasarkan keterangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh, kedua tersangka dikeluarkan pada 31 Oktober 2026 karena masa penahanan telah berakhir, sementara perkara belum dilimpahkan ke pengadilan.
Bahkan, berkas perkara disebut telah dua kali dikembalikan oleh pihak kejaksaan karena belum memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan. Kondisi ini dinilai harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang terlibat dalam proses penanganan perkara.
Fraksi PKS mempertanyakan mengapa perkara yang sejak awal menyita perhatian masyarakat luas belum juga sampai ke tahap persidangan. Sejumlah hal perlu dijelaskan, mulai dari kendala penyidikan, pengumpulan alat bukti, hingga pemenuhan unsur pembuktian sebagaimana petunjuk jaksa.
"Semua itu harus dijelaskan secara terbuka sesuai kewenangan masing-masing lembaga. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena penanganan perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian," demikian sikap Fraksi PKS sebagaimana disampaikan Tuanku Muhammad.
Menurut Fraksi PKS, sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, Banda Aceh harus menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan dan menegakkan aturan secara konsisten, adil, serta tidak diskriminatif.
Fraksi PKS juga mengingatkan agar tidak muncul kesan bahwa hukum hanya tegas terhadap masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan. Penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum.
Karena itu, Fraksi PKS mendesak Satpol PP dan WH Banda Aceh memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, kendala pemenuhan alat bukti, serta tindak lanjut atas petunjuk jaksa.
Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh diminta mengevaluasi kinerja penanganan perkara tersebut agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Fraksi PKS juga menyoroti perlunya kajian terhadap regulasi, termasuk ketentuan mengenai jarimah liwath dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Kajian tersebut dinilai perlu melibatkan Pemerintah Aceh, DPRA, ahli hukum, dan pihak terkait untuk memastikan aturan yang berlaku memiliki kejelasan serta memberikan kepastian hukum.
Bahkan, Fraksi PKS mendorong revisi Qanun Hukum Jinayat apabila diperlukan, guna memperkuat ketentuan hukum dan memastikan penanganan perkara dapat berjalan sesuai aturan yang jelas.
Di sisi lain, Fraksi PKS mengingatkan bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak cukup hanya mengandalkan tindakan penindakan. Pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan keluarga, pembinaan moral, pengawasan lingkungan, serta program edukasi keagamaan secara berkelanjutan.
Fraksi PKS turut mendorong seluruh aparatur pemerintah menjadi teladan dalam integritas, etika, dan tanggung jawab moral.
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, menurut mereka, harus dijaga melalui perilaku aparatur yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PKS DPRK Banda Aceh menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan syariat Islam sekaligus mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
PKS tidak ingin persoalan tersebut hanya menjadi polemik sesaat yang kemudian dilupakan tanpa evaluasi dan perbaikan.
Masyarakat berhak memperoleh kejelasan, sementara aparat penegak hukum berkewajiban menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Banda Aceh, tegas Fraksi PKS, membutuhkan komitmen nyata dalam menjaga pelaksanaan syariat Islam, keberanian melakukan evaluasi, serta kepastian hukum yang berlaku sama bagi setiap orang.[]
.jpg)
