 |
| Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Menteri Haji dan Umrah |
JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna memberantas praktik penipuan serta melindungi jemaah.
Langkah ini dilakukan melalui penguatan penegakan hukum, penertiban perizinan, dan pendataan ulang seluruh lembaga penyelenggara ibadah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan penertiban tersebut menjadi prioritas menyusul maraknya kasus penipuan haji dan umrah yang banyak menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya di daerah pedesaan.
"Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa," kata Dahnil saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, praktik penipuan berkedok penyelenggaraan ibadah tidak boleh dibiarkan karena telah mencederai kepercayaan masyarakat. Kemenhaj berkomitmen menindak tegas pihak-pihak yang menjadikan agama sebagai sarana mencari keuntungan secara ilegal.
"Kami di Kementerian Haji dan Umrah komitmen untuk menghentikan menjadikan agama sebagai komoditas. Saya menggunakan istilah lawan bandit agama, karena mereka ini menggunakan agama sebagai komoditas," tegasnya.
Untuk memperkuat penindakan, Kemenhaj akan merevitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian serta merekrut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kehadiran penyidik tersebut diharapkan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggara haji dan umrah yang melanggar ketentuan.
"PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian. Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini. Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut," jelas Dahnil.
Selain memperkuat penegakan hukum, Kemenhaj juga tengah melakukan pendataan ulang dan evaluasi terhadap seluruh institusi penyelenggara ibadah, meliputi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
Dahnil mengungkapkan, dari sekitar 3.600 PPIU yang tercatat, sekitar 50 persen di antaranya tidak aktif. Sejumlah penyelenggara yang terbukti melakukan penipuan juga telah dikenai tindakan penutupan.
"Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup," ungkapnya.
Seiring proses penertiban tersebut, Kemenhaj untuk sementara belum menerbitkan izin baru bagi PPIU. Kebijakan ini dilakukan agar pemerintah dapat menyelesaikan audit dan memastikan validitas data seluruh penyelenggara sebelum membuka kembali proses perizinan.
"Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya. Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami," terang Dahnil.
Kemenhaj menargetkan seluruh proses audit dan pendataan ulang travel haji dan umrah dapat diselesaikan pada November ini. Dengan demikian, sistem perizinan yang lebih tertib dan transparan diharapkan dapat mulai dibuka kembali pada awal 2027.
Dahnil menegaskan, seluruh kebijakan penertiban tersebut berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah agar masyarakat dapat menjalankan ibadah haji dan umrah dengan aman tanpa dihantui praktik penipuan.
"Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami," pungkasnya.[]
