 |
| Irwansyah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh |
BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Irwansyah, menyatakan akan memanggil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Kota Banda Aceh untuk meminta penjelasan terkait polemik penanganan kasus dugaan hubungan sesama jenis yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh berinisial FD dan seorang pria berinisial AM.
Rencana pemanggilan tersebut disampaikan Irwansyah melalui akun Instagram pribadinya, Irwansyah Ste II, Sabtu (14/11/2026) malam.
Dalam unggahannya, Irwansyah menyebut pemanggilan itu bertujuan memperoleh keterangan resmi dari Satpol PP-WH mengenai perkembangan, proses, serta kendala penanganan perkara yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
“Kita akan memanggil Satpol PP/WH Banda Aceh, untuk meminta keterangan, jawaban, dan tanggapan atas apa yang beredar di tengah masyarakat,” tulis Irwansyah.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menilai penjelasan dari instansi terkait sangat diperlukan agar persoalan ini dapat dipahami secara utuh. Masyarakat, menurutnya, berhak mengetahui langkah-langkah yang telah dilakukan aparat, termasuk alasan dan dasar hukum di balik keputusan dalam penanganan perkara tersebut.
Selain meminta klarifikasi, Irwansyah juga mengaku prihatin atas polemik yang berkembang. Ia menilai terdapat kelemahan dalam regulasi Qanun Aceh yang perlu dievaluasi agar tidak kembali menimbulkan persoalan dalam proses penegakan hukum.
“Memang ada kelemahan dalam regulasi Qanun, dan itu akan kita coba kita sampaikan juga ke pihak Provinsi untuk bisa segera direvisi,” tulisnya.
Ia berharap persoalan tersebut disikapi secara bijak dengan mengedepankan keterbukaan dan upaya mencari solusi. Evaluasi terhadap aturan yang berlaku juga dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum bagi aparat maupun masyarakat.
Pernyataan Ketua DPRK Banda Aceh itu muncul setelah penanganan perkara FD dan AM menuai polemik, menyusul keputusan penyidik Satpol PP-WH mengeluarkan keduanya dari tahanan.
Sebelumnya, FD dan AM diamankan dalam sebuah penggerebekan di ruang kerja FD di Kantor Inspektorat Kota Banda Aceh pada 12 Agustus 2026.
Dalam proses penanganan perkara, penyidik menghadapi kendala pembuktian untuk menerapkan ketentuan jarimah liwath maupun pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Pasal 1 angka 28 Qanun tersebut mendefinisikan jarimah liwath sebagai perbuatan seorang laki-laki memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak.
Sementara itu, Pasal 1 angka 27 mengatur pelecehan seksual sebagai perbuatan asusila atau cabul terhadap orang lain sebagai korban tanpa kerelaan korban.
Perbedaan unsur hukum dalam kedua ketentuan tersebut menjadi salah satu persoalan yang dihadapi penyidik dalam proses pembuktian perkara FD dan AM.
Karena itu, rencana pemanggilan Satpol PP-WH oleh DPRK Banda Aceh diharapkan dapat membuka secara terang dasar penanganan perkara, kendala pembuktian yang dihadapi penyidik, serta langkah lanjutan yang akan ditempuh.
Publik kini menantikan penjelasan resmi dari instansi terkait, sekaligus kepastian mengenai perlunya evaluasi terhadap regulasi yang menjadi landasan penegakan syariat Islam di Banda Aceh. (**)
.jpg)
