Banda Aceh - para rekanan barat selatan melalui koordinator rekanan barat selatan izmar,,mengatakan hari ini kami mendatangi dinas perkim untuk mempertanyakan tentang pembayaran pekerjaan rumah layak huni th 2022 yang sudah selesai pengerjaannya dan sudah di diami oleh masyarakat, tapi pihak Dinas Perkim tidak memberikan jawaban yg memuaskan di hati para rekanan, sehingga pihak rekanan menggelar aksi di dinas perkim aceh ( 7/11/2023 ).
dalam aksi tersebut tidak ada satu orang pun dari pihak dinas perkim Aceh yang mau bertemu dengan pihak rekanan tersebut.
sebanyak 45 paket untuk seluruh kab/kota dengan total nilai kontrak dan nilai sisa pembayaran yang diajukan dinas Perkim Aceh sebesar Rp 69.976.611.346,75 dan Rp 30.563.506.543,76.
selanjutnya, Pihak rekanan mengatakan pada tanggal 6/11/2023 sudah melakukan audiensi dengan kepala Dinas Perkim " Muhammad Adam " tetapi jawaban Kepala Dinas Perkim Aceh " Muhammad Adam " justru mengarahkan agar pihak rekanan ke Bappeda Aceh untuk mempertanyakan hal tersebut, Setibanya di Bappeda, Pihak Bappeda juga tidak menerima rekanan tersebut dan mengarahkan lagi pihak rekanan kembali ke Dinas Perkim Aceh.
Disamping itu juga pihak rekanan juga sudah audiensi dengan DPR Aceh, Selasa ( 7/11/2023 ) bahwasanya DPR Aceh juga sepakat agar Pemerintah Aceh harus menyelesaikan soal hutang piutang.
Pihak rekanan mengharapkan kepada pemerintah Aceh agar pembayaran bisa di anggarkan dalam APBA perubahan 2023 dan di anggarkan segera, Hal ini sangat mendesak, dikarenakan pihak rekanan masih menyangkut dengan tuntutan pihak ke tiga,,pihak bank ataupun swasta.
Ketua DPR Aceh Zulfadli ,A.md saat di kunjungi sejumlah rekanan terkait hutang yang belum di selesaikan oleh dinas perkim aceh mengatakan,sepakat bahwa pemerintah aceh harus segera membayar Hutang.
Hal ini disampaikan ketua DPR Aceh di ruang kerja 07/11/23.
Zulfadli mengatakan Anggaran untuk membayar hutang tidak ada di ajukan di dalam anggaran perubahan oleh pemerintah aceh.
Saya mewakili seluruh anggota DPR Aceh akan memperjuangkan Bahwa pemerintah aceh harus menyelesaikan hutang piutang sesuai aturan aturan yang di atur oleh pemerintah pusat,sebut zulfadli.
Sumber : wartanad.id
