Blangpidie - 11 November 2024 – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya, Firmansyah, ST, MM, menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Capaian Target Monitoring Center for Prevention (MCP) di Provinsi Aceh untuk tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Rakor ini dihadiri oleh pejabat dari KPK RI, Pemerintah Provinsi Aceh, Sekretaris Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari seluruh kabupaten/kota di Aceh, serta para admin MCP. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan capaian MCP pada delapan area intervensi dalam upaya penguatan pencegahan korupsi di daerah.
MCP berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi yang dirancang untuk mendeteksi kerawanan korupsi di tingkat pemerintah daerah pada area-area penting seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pelayanan publik, dan optimalisasi pajak daerah. Penguatan MCP menjadi langkah penting untuk meminimalisasi potensi korupsi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI menegaskan bahwa MCP memiliki berbagai keunggulan, antara lain:
- Efektivitas Biaya: MCP menyediakan alat pencegahan korupsi yang mudah diakses oleh pemerintah daerah.
- Meningkatkan Pendapatan Daerah: Optimalisasi MCP berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang lebih tinggi dan kesejahteraan masyarakat.
- Dampak Preventif: MCP mengurangi potensi tindakan penindakan dengan mendorong budaya integritas dan transparansi di lingkungan pemerintahan.
- Dasar Strategi Anti-Korupsi: Data dan capaian MCP akan digunakan sebagai rujukan dalam perumusan strategi pencegahan korupsi serta evaluasi pemberian insentif dari pemerintah pusat.
Acara diawali dengan forum diskusi yang membahas secara mendalam delapan area intervensi MCP, yang mencakup:
1. Perencanaan dan Penganggaran: Memastikan anggaran dan program berjalan transparan dan sesuai aturan.
2. Pengadaan Barang dan Jasa: Menghindari praktik jual beli proyek dan pelanggaran dalam pelaksanaan pengadaan.
3. Pelayanan Publik: Meningkatkan transparansi dalam layanan publik, terutama perizinan, agar lebih efektif.
4. Pengawasan APIP: Menguatkan kinerja pengawasan untuk mencegah korupsi yang terjadi di internal pemerintahan.
5. Manajemen ASN: Mencegah praktek jual beli jabatan dan mendorong integritas dalam pengelolaan ASN.
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): Menertibkan pencatatan dan penggunaan aset daerah.
7. Optimalisasi Pajak Daerah: Meningkatkan akurasi pendataan dan penerimaan pajak sesuai potensi daerah.
Kegiatan ini juga mencakup pengarahan dari Gubernur Aceh dan Direktur Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan MCP.
KPK RI menargetkan skor MCP rata-rata sebesar 88,07 untuk seluruh wilayah Aceh pada tahun ini. Capaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan di Aceh, sehingga mendukung pembangunan daerah yang bersih dan berintegritas.
Dengan diselenggarakannya Rakor MCP Aceh 2024 ini, KPK berharap MCP dapat menjadi acuan dan alat yang efektif untuk mencegah korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Optimalisasi MCP diharapkan mampu membawa perubahan positif di Provinsi Aceh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[]
