 |
| Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi mengukuhkan Nanang Agus Sutrisno sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat, 14 November 2025. |
Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf resmi mengukuhkan Nanang Agus Sutrisno sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dalam prosesi sederhana yang berlangsung di Restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (14/11/2025).
“Selamat dan sukses kepada Pak Nanang. Mudah-mudahan betah di Aceh dan semakin memperkuat pengawasan keuangan daerah,” ujar Gubernur yang akrab disapa Mualem itu dalam sambutannya.
Di luar rangkaian seremoni, Mualem mengungkap hasil pertemuannya dengan Presiden pada malam sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa hampir seluruh muara pelabuhan (kuala) di Aceh mengalami pendangkalan parah akibat penumpukan sedimen.
“Ada pasir menumpuk di semua kuala. Akibatnya nelayan harus menunggu air pasang setiap kali hendak pergi atau pulang melaut,” katanya.
Menurut Mualem, sekitar 95 persen muara pelabuhan di Aceh membutuhkan pengerukan total. Ia menekankan perlunya pengerukan permanen serta memastikan sedimen dibuang jauh dari kawasan muara agar tidak kembali menumpuk.
Gubernur menyebut Presiden memberikan respons positif atas usulan tersebut.
“Alhamdulillah Pak Presiden menyetujui. Tahun depan akan ada tambahan dana untuk pengerukan kuala dan juga untuk dana abadi bagi mantan kombatan,” ungkapnya.
Mualem berharap BPKP Aceh dapat mengawal kedua program besar tersebut agar anggarannya segera terealisasi dan penggunaannya tepat sasaran.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Negara BPKP RI, Setya Nugraha, yang turut hadir, menegaskan komitmen BPKP dalam mendukung tata kelola keuangan daerah di Aceh.
“BPKP hadir untuk mengawal akuntabilitas keuangan. Kami memahami dinamika pemerintahan sangat turbulen. Karena itu, Bapak punya BPKP untuk dimintai bantuan dan dukungan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa BPKP siap mendampingi Pemerintah Aceh dalam agenda strategis, mulai dari perhitungan potensi kerugian negara, pemetaan titik rawan, evaluasi efektivitas pembangunan daerah, hingga upaya pencegahan kecurangan.
“Kami ingin kehadiran BPKP memberi manfaat nyata bagi Aceh, terutama bagi Bumi Serambi Mekkah,” tutup Setya.[]
