 |
| Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, didampingi Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., bersama Pimpinan DPRA menandatangani Berita Acara Persetujuan Bersama terhadap KUA dan PPAS Aceh Tahun Anggaran 2026, di Ruang Serbaguna DPR Aceh, Jumat (14/11/2025). |
Banda Aceh — Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis siang (14/11).
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf bersama jajaran pimpinan DPRA.
Mualem hadir didampingi Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Dokumen KUA-PPAS sebelumnya telah diserahkan Sekda Aceh kepada Ketua DPRA Zulfadli pada Rabu (12/11), kemudian dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) sebelum dibawa ke paripurna untuk disetujui.
Dalam sambutannya, Gubernur Mualem menegaskan bahwa pengesahan KUA-PPAS 2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan APBA tahun depan.
Pemerintah Aceh, katanya, berkomitmen memaksimalkan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Gubernur turut menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Kamis (13/11).
Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan sejumlah kebutuhan strategis Aceh, mulai dari percepatan infrastruktur hingga peningkatan konektivitas wilayah.
“Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan Aceh, termasuk percepatan ruas jalan strategis dan peninjauan kembali beberapa kebutuhan penting daerah,” ujar Mualem.
Ia menyebut Presiden juga memberi atensi khusus terhadap proyek-proyek besar seperti pembangunan Terowongan Geurute, penguatan sektor perikanan, dan percepatan investasi.
Menurut Mualem, dukungan ini menjadi energi baru bagi Aceh untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
“Presiden menyampaikan komitmen untuk terus mendukung Aceh. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRA, para Asisten Sekda, kepala SKPA, serta kepala biro di lingkungan Setda Aceh.[]
