Tapanuli Utara, Sumut — Kapolri memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (30/11/2025), di Pos Pendukung Nasional Provinsi Sumut.
Rapat tersebut diikuti Kepala Basarnas Sumut, Kepala BPBD Sumut, serta para Kapolda baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual. Pertemuan digelar untuk memetakan langkah-langkah penanganan darurat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Dalam arahannya, Kapolri menegaskan bahwa seluruh unsur harus bersatu dan bergerak cepat dalam menangani dampak bencana.
“Dalam situasi seperti ini tidak ada yang boleh berjalan sendiri. Semua unsur harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” tegas Kapolri.
Sejumlah keputusan strategis disepakati, antara lain mobilisasi logistik melalui jalur udara dan darat, penyiapan posko penyelamatan dan layanan darurat, pendirian dapur lapangan serta pelayanan medis, hingga pengaktifan kembali sistem rayonisasi untuk memastikan kesiapan personel di seluruh wilayah.
“Kita pastikan respons cepat. Warga tidak boleh menunggu terlalu lama untuk mendapatkan bantuan,” ujar Kapolri.
Kapolri juga memerintahkan Polda jajaran untuk mendirikan posko gabungan di tiap kabupaten terdampak, memastikan jalur komunikasi tetap aktif, serta melakukan pendataan wilayah yang masih terisolasi.
Kapolda Sumut dalam laporannya menyebutkan terdapat 503 kejadian bencana yang tercatat sejak 24 November, dengan titik terisolasi terbanyak berada di Kabupaten Tapanuli Tengah.
“Kami sudah mengerahkan helikopter dan truk logistik untuk menjangkau 70 titik terisolir,” ungkap Kapolda Sumut.
Ia menambahkan bahwa 19 Polres telah mendirikan dapur lapangan, sementara 25 SPPG dialihkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Koordinasi antara Polri, TNI, BPBD, dan pemerintah daerah terus diperkuat. Upaya lain yang dilakukan termasuk airdrop logistik ke wilayah sulit dijangkau, pemulihan jaringan komunikasi, perbaikan pasokan listrik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Prioritas kita adalah memastikan tidak ada warga yang luput dari jangkauan bantuan,” tegas Kapolri.
Dengan sinergi lintas sektor ini, diharapkan bantuan dapat lebih cepat menjangkau masyarakat terdampak, penanganan korban berjalan optimal, dan proses pemulihan dapat segera dimulai. Masyarakat juga diimbau tetap waspada terhadap potensi bencana susulan serta mengikuti arahan resmi dari instansi berwenang.[]
