Jakarta – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam penanggulangan dan pemulihan bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, melalui dukungan anggaran besar yang diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun.
Angka tersebut merupakan estimasi kebutuhan total untuk rehabilitasi, rekonstruksi, serta penanganan dampak bencana secara menyeluruh di wilayah terdampak.
Komitmen anggaran dengan nilai triliunan rupiah ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara.
Namun demikian, sejumlah Anggota DPR menyoroti bahwa upaya pemerintah tersebut kerap kurang terlihat oleh publik dan kalah viral dibandingkan penggalangan donasi yang dilakukan oleh kelompok sipil maupun relawan.
Para legislator tersebut menegaskan bahwa negara telah hadir sejak fase awal penanggulangan bencana, mulai dari respon darurat, distribusi logistik, hingga mobilisasi kementerian dan lembaga terkait.
Mereka meminta publik memahami bahwa proses penanganan bencana membutuhkan perencanaan dan pembiayaan besar yang tidak selalu dapat disampaikan dalam bentuk konten viral.
Seiring pulihnya akses dan layanan dasar di berbagai daerah terdampak, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat langsung bentuk perhatian dan langkah konkret yang telah dilakukan, termasuk komitmen anggaran besar yang dialokasikan untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, tepat, dan merata.
Pemerintah juga menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan wilayah serta memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para relawan, proses pemulihan diharapkan berjalan efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.[]
