 |
| Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA., memimpin Lanjutan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Harian Tanggap Darurat Provinsi Aceh, bertempat di Sekretariat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir/Longsor 2025 Pemerintah Aceh, Senin, 1/12/ 2025. |
BANDA ACEH – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, memimpin rapat evaluasi harian penanganan bencana hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 di Pos Komando Tanggap Darurat, Senin (1/12/2025).
Dalam rapat tersebut, Sekda memaparkan kondisi terkini wilayah terdampak sekaligus menekankan pentingnya pembukaan jalur laut dan udara sebagai kunci percepatan distribusi logistik dan evakuasi warga.
Bencana yang melanda 18 kabupaten/kota tersebut mencakup 226 kecamatan dan 3.310 desa, dengan total dampak mencapai 214.382 kepala keluarga atau 1.418.872 jiwa.
Data sementara menunjukkan 1.435 korban luka ringan, 403 luka berat, 173 meninggal dunia, dan 204 orang masih hilang. Sementara itu, pengungsian tersebar di 828 titik dengan total 97.305 kepala keluarga atau 443.001 jiwa.
Kerusakan infrastruktur juga tercatat luas: 138 fasilitas kantor, lebih dari 200 sekolah, sejumlah pesantren, 302 titik jalan rusak atau amblas, serta 142 jembatan terdampak.
Selain itu, 77.049 unit rumah rusak, 182 ternak hilang, serta lebih dari 205 ribu hektare lahan pertanian turut terdampak.
Sekda menegaskan bahwa jalur laut menjadi opsi paling memungkinkan untuk distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi, seperti Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Lhokseumawe. Ia meminta instansi terkait memastikan pergerakan kapal berjalan aman dan terkoordinasi. Untuk wilayah dataran tinggi seperti Bener Meriah, Takengon, Gayo Lues, hingga Aceh Tenggara, jalur udara masih menjadi opsi paling efektif.
Basarnas melaporkan bahwa korban meninggal hasil operasi lapangan berjumlah 138 orang, dengan 12 orang masih dalam pencarian. Beberapa wilayah dinyatakan tuntas operasi evakuasi, seperti Pidie, Lhokseumawe, Langsa, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Timur. Namun akses menuju Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih terkendala kondisi jalan dan keterbatasan BBM.
Sementara BPBA menjelaskan bahwa distribusi logistik dibagi ke dalam tiga prioritas: pertama Aceh Tamiang, kedua dataran tinggi Gayo hingga Aceh Tenggara, dan ketiga wilayah pantai barat dan utara. Jalur laut menjadi tulang punggung distribusi, termasuk dengan rencana pemanfaatan kapal nelayan dan boat kecil.
Dinas PUPR melaporkan masih terdapat lebih dari 80 titik longsor di jalur vital seperti ruas Gunung Salak menuju Takengon, serta sejumlah ruas lainnya yang masih putus total. Enam unit jembatan semi rangka baja telah disiapkan untuk dipasang, namun membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari 20 hari.
Sekda meminta Dinas PUPR memprioritaskan pemasangan jembatan semi rangka baja pada dua jembatan yang putus di Juli Kabupaten Bireuen serta di jalur Bener Meriah–Takengon. “Sembari menerobos jalur dari Simpang KKA ke Takengon, pemasangan jembatan semi rangka baja harus terus dikejar,” ujar M. Nasir.
Kepala Dinas Perhubungan Aceh, T. Faisal, melaporkan perkembangan jalur laut. KMP Ekspres Bahari telah tiba di Kuala Idi dan melanjutkan perjalanan ke Langsa setelah logistik dijemput menggunakan kapal nelayan akibat kondisi dermaga yang dangkal.
Minat warga dan relawan untuk bergerak ke wilayah terdampak meningkat signifikan. Jika kembali beroperasi, KMP Ekspres Bahari dijadwalkan berlayar lagi pada Kamis dari Banda Aceh. Selain itu, KM Antarest milik Navigator Sabang dijadwalkan berangkat malam ini menuju Aceh Utara membawa bantuan dari relawan dan mahasiswa.
Langkah strategis lain adalah pengalihan rute kapal perintis ke jalur timur hingga Belawan agar logistik dari Medan dapat ditarik ke Krueng Geukueh dan Banda Aceh.
Rute ini telah disetujui Kementerian Perhubungan dan diperkirakan dapat mulai beroperasi pada 5 Desember.
Dishub juga meminta BNPB membuka posko informasi di Pelabuhan Ulee Lheue mengingat tingginya arus warga dan relawan yang membutuhkan panduan dan koordinasi menuju wilayah terdampak.
BNPB menyambut baik usulan tersebut dan akan mempertimbangkan pembentukan posko.
Dalam rapat tersebut, JICA Jepang turut menyampaikan kesiapan mendukung pemulihan pascabencana dan menawarkan bantuan teknis untuk rekonstuksi infrastruktur.
Sekda menyambut baik tawaran tersebut mengingat luasnya skala kerusakan yang terjadi.[]
