Banda Aceh — Bank Indonesia Perwakilan Aceh menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana.
Strategi tersebut diarahkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pembiayaan di wilayah terdampak.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, mengatakan pemulihan ekonomi pascabencana membutuhkan sinergi berkelanjutan antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
Pernyataan itu disampaikan dalam paparan perkembangan ekonomi Aceh di Tropicollo Caffe, Banda Aceh, Rabu, 21 Januari 2026.
Menurut Agus, pada aspek pertumbuhan ekonomi, BI Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah.
Penguatan kapasitas petani juga menjadi salah satu fokus, terutama untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah terdampak bencana.
Dalam pengendalian inflasi, BI Aceh menekankan pentingnya peningkatan kerja sama antardaerah (KAD) guna menjaga ketersediaan pasokan pangan.
Sinergi juga diperkuat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memastikan pasokan energi dan pangan strategis tetap terjaga.
Akselerasi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) akan difokuskan pada komoditas utama penyumbang inflasi.
Di sektor sistem pembayaran dan pembiayaan, BI Aceh memastikan ketersediaan uang rupiah serta kelancaran layanan pembayaran di daerah terdampak bencana.
Perbankan juga didorong memberikan relaksasi atau restrukturisasi pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi Aceh pada 2026 secara lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Sepanjang 2025, Bank Indonesia Perwakilan Aceh juga memperkuat pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi pascabencana melalui pengamanan pasokan pangan, kelancaran sistem pembayaran, serta penyaluran bantuan kemanusiaan.
Upaya ini dilakukan menyusul terganggunya distribusi logistik dan aktivitas ekonomi akibat bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
BI Aceh mencatat salah satu fokus utama pascabencana adalah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan uang rupiah.
Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan perbankan, BI Aceh memastikan pasokan bahan pangan strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur tetap tersedia, terutama pada Desember 2025.
Selama Desember 2025, BI Aceh melaksanakan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) secara bertahap.
Penyaluran dilakukan sejak minggu pertama hingga minggu keempat dengan komoditas utama telur ayam ras dan minyak goreng.
Total FDP telur mencapai 1.809 ikat atau sekitar 36 ton, sementara minyak goreng sebanyak 3.400 kotak atau sekitar 40 ton.
Langkah ini dinilai mampu menahan gejolak harga meski distribusi sempat terhambat akibat terputusnya jalur logistik.
Selain FDP, BI Aceh juga menggelar pasar murah untuk komoditas pangan strategis guna menjaga daya beli masyarakat pascabencana.
Di sisi kemanusiaan, Bank Indonesia melalui program BI Peduli menyalurkan bantuan lebih dari Rp2 miliar ke berbagai wilayah terdampak, antara lain Lhokseumawe, Bireuen, Nagan Raya, Aceh Selatan, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Bantuan tambahan juga disalurkan melalui Kantor Perwakilan BI Sumatera Utara dan BI Pematang Siantar.
Namun, BI mencatat penyaluran FDP beras belum dapat dilakukan karena sejumlah kilang padi tidak beroperasi akibat pemadaman listrik serta kesulitan memperoleh pasokan gabah pascabencana.
Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan inflasi daerah, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat Aceh sepanjang 2025. ***
