Banda Aceh — Di tengah penderitaan warga Aceh yang masih berjuang bangkit dari bencana alam—kehilangan rumah, harta benda, bahkan anggota keluarga—muncul kecaman keras terhadap dugaan praktik pemanfaatan bencana sebagai ajang perebutan anggaran oleh oknum pejabat dan aparat negara.
Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf alias Bos Manyak, menilai tragedi kemanusiaan di Aceh telah berubah menjadi panggung birokrasi yang minim empati. Menurutnya, penderitaan rakyat justru dijadikan latar belakang laporan administrasi dan keuangan.
“Ini tindakan tidak berperikemanusiaan. Saat rakyat menangis dan bertahan hidup di pengungsian, ada pejabat yang sibuk menghitung SPPD. Bencana dijadikan komoditas, penderitaan diperas, anggaran dimakan,” tegas Bos Manyak, Jumat (2/1/2026).
Ia menyoroti ketimpangan yang dinilainya sangat mencolok antara korban bencana dan aparat yang bertugas. Para korban, kata dia, hanya dijanjikan bantuan hidup sekitar Rp10 ribu per hari—jumlah yang bahkan tidak mencukupi kebutuhan makan. Sementara itu, aparat dan pejabat yang turun ke lokasi bencana justru menikmati uang harian dan perjalanan dinas dengan nilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari.
“Korban tidur di tenda bocor, pejabat tidur di hotel. Rakyat antre bantuan, pejabat antre tanda tangan perjalanan dinas,” ujarnya.
Bos Manyak juga menyinggung maraknya penggiringan opini terkait tudingan perampokan bantuan, pencurian baut jembatan Bailey, hingga narasi sabotase lainnya. Ia menduga narasi tersebut sengaja dibangun untuk menyingkirkan peran relawan dan masyarakat, agar pengelolaan anggaran bencana sepenuhnya dikuasai kelompok tertentu.
“Relawan bekerja dengan tulus, tanpa gaji, tanpa fasilitas, tanpa perjalanan dinas. Sementara aparat yang sudah digaji negara, mendapat tunjangan dan jaminan pensiun, masih tega mengambil keuntungan dari bencana,” katanya.
Ia menilai banyak kunjungan pejabat ke lokasi bencana yang diklaim sebagai pemantauan lapangan tidak lebih dari seremonial administratif. Rombongan datang, berfoto, menggelar konferensi singkat, lalu kembali dengan laporan dan kuitansi perjalanan dinas. Bahkan, satu lokasi yang sama bisa dikunjungi berulang kali oleh rombongan berbeda dengan hasil yang minim bagi masyarakat terdampak.
Lebih lanjut, Bos Manyak turut mengkritik dugaan praktik lama di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Aceh yang kembali muncul saat bencana, seperti pengadaan sewa laptop dan printer bernilai puluhan juta rupiah, perjalanan dinas berlapis, hingga penganggaran gaji relawan yang tidak jelas realisasinya.
“Itu pola lama yang terus diulang. Dibungkus istilah teknokratis agar tampak sah, padahal isinya penggerogotan anggaran di tengah penderitaan rakyat. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi kejahatan moral,” tegasnya.
Bos Manyak menegaskan bahwa bencana seharusnya menjadi momentum solidaritas dan kemanusiaan, bukan ladang rente birokrasi. Ia mendesak pengawasan ketat dari publik dan lembaga independen, serta meminta agar tidak ada kriminalisasi terhadap rakyat maupun relawan yang bekerja secara sukarela.
“Bencana adalah luka rakyat Aceh. Siapa pun yang menjadikannya ajang mencari keuntungan, layak dicatat sebagai pengkhianat kemanusiaan dan dikutuk oleh sejarah,” pungkasnya. (*)
