ACEH TIMUR — Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menuntaskan verifikasi data rumah warga yang rusak akibat banjir besar dan mengirimkan hasil pendataan tersebut ke Menteri Dalam Negeri pada Sabtu, 10 Januari 2026.
Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan proses verifikasi data ditutup pada Senin, 5 Januari 2026, pukul 00.00 WIB. Pendataan dilakukan secara berjenjang oleh aparatur gampong dan kecamatan di seluruh wilayah terdampak.
“Verifikasi data rumah rusak telah ditutup dan seluruh data sudah melalui pengecekan keuchik dan camat,” kata Al-Farlaky.
Berdasarkan hasil verifikasi, total rumah warga yang terdampak banjir di Aceh Timur mencapai 25.905 unit. Dari jumlah tersebut, 3.843 unit mengalami rusak berat, 5.513 unit rusak sedang, dan 16.543 unit lainnya rusak ringan.
Selain kerusakan rumah, pemerintah daerah mencatat 430 kepala keluarga mengajukan skema Dana Tunggu Hunian (DTH). Hingga kini, bantuan tersebut telah disalurkan kepada 264 kepala keluarga.
Pemkab Aceh Timur juga merencanakan pembangunan hunian sementara (huntara) individu sebanyak 2.594 unit yang tersebar di 19 kecamatan terdampak. Selain itu, pemerintah menyiapkan 819 unit huntara komunal di delapan kecamatan.
Huntara komunal tersebut akan dibangun di Kecamatan Idi Rayeuk untuk 23 kepala keluarga, Madat 10 kepala keluarga, Julok 10 kepala keluarga, Pante Bidari 90 kepala keluarga, Simpang Ulim 67 kepala keluarga, Peureulak Timur satu kepala keluarga, Serbajadi 321 kepala keluarga, serta Simpang Jernih 297 kepala keluarga.
“Data ini telah kami sampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri sebagai dasar percepatan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak,” ujar Al-Farlaky.
Ia menambahkan, pemerintah pusat membuka kesempatan pendataan lanjutan bagi warga yang belum tercakup pada gelombang pertama. Warga dapat diusulkan pada tahap berikutnya dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto atau video saat banjir terjadi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berharap proses penyaluran bantuan dan pembangunan hunian bagi korban banjir dapat segera direalisasikan untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.[]
