 |
Aceh Utara — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin peletakan batu pertama rehabilitasi lahan sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Utara, Kamis, 15 Januari 2026.
Program ini menjadi langkah awal pemulihan sektor pertanian sekaligus penguatan ketahanan pangan pascabencana.
Menteri Pertanian tiba di Aceh melalui Bandara Malikussaleh bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediaty Haryadi atau Titiek Soeharto serta sejumlah anggota DPR RI.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, unsur Forkopimda Aceh dan Aceh Utara, jajaran pemerintah daerah, kelompok tani, serta tokoh masyarakat.
Wakil Gubernur Aceh menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pertanian sejak masa tanggap darurat bencana. Ia menyebutkan bantuan pangan telah disalurkan melalui berbagai jalur, mulai dari pesawat udara, kapal TNI Angkatan Laut, hingga ratusan truk dari Medan menuju wilayah terdampak di Aceh.
Bantuan pangan tersebut disalurkan dalam lima tahap, yakni 9,7 ton melalui pesawat Airbus A-400, 120 ton melalui KRI Banda Aceh (593), 330 ton melalui KRI Surabaya (591), 140 ton melalui KRI Makassar (590), serta sekitar 430 ton menggunakan 200 unit truk dari Medan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga tahap pemulihan dan pembangunan kembali sektor pertanian.
Untuk mendukung rehabilitasi lahan sawah di Aceh Utara, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan berupa pupuk urea, benih padi, traktor roda dua, dan traktor roda empat.
Ia menjelaskan, rehabilitasi lahan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sawah rusak ringan hingga sedang yang mencapai sekitar 90–95 persen dari total lahan terdampak.
Skema rehabilitasi juga dirancang berbasis padat karya agar petani terlibat langsung dan memperoleh penghasilan selama proses pemulihan.
Melalui kegiatan ini, pemerintah memulai langkah jangka panjang untuk memulihkan produktivitas pertanian Aceh, sekaligus menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani pascabencana.[]
