Kota Jantho — Wakil Bupati Aceh Besar, H. Syukri A. Jalil, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera yang digelar secara virtual melalui Zoom, Kamis (15/1/2026).
Rakor tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Rapat dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pembentukan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026.
Ia menjelaskan, Satgas memiliki tugas mengoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk menetapkan langkah-langkah strategis percepatan pemulihan.
“Tim Pengarah wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Wakil Presiden setiap dua bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” ujar Pratikno.
Selain itu, Tim Pelaksana juga diwajibkan melaporkan perkembangan implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan mendesak.
Dalam rakor tersebut juga dibahas mekanisme koordinasi dan penganggaran. Disebutkan bahwa anggaran Satgas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah, sementara anggaran operasional Satgas diusulkan oleh Ketua Tim Pelaksana kepada Menteri Keuangan.
Sejumlah skala prioritas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi turut dipaparkan, antara lain percepatan penetapan lokasi relokasi sekolah yang hanyut dan rusak berat, pelaksanaan program cash for work sektor pendidikan melalui alokasi Dana Siap Pakai (DSP), serta pembangunan fasilitas pendidikan yang memenuhi standar bangunan tahan gempa dan banjir.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan percepatan pembayaran tunjangan guru dan dukungan operasional sekolah terdampak bencana, pelaksanaan pendidikan kebencanaan, serta penerapan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.
Selain itu, hadir pula Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Wakil Bupati Aceh Besar mengikuti rakor tersebut didampingi Kalaksa BPBD Aceh Besar, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Aceh Besar. (**)
