BANDA ACEH — Pemerintah Aceh resmi melantik Taufik sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh.
Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan penataan hunian rakyat, peningkatan kualitas lingkungan, serta percepatan pembangunan permukiman yang berkeadilan di seluruh Aceh.
Dinas Perkim memiliki peran strategis yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Rumah tidak sekadar bangunan fisik, melainkan ruang tumbuh keluarga, fondasi kesehatan sosial, serta wujud kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga.
Karena itu, kepemimpinan di sektor ini dituntut tidak hanya memiliki kapasitas teknis, tetapi juga kepekaan sosial terhadap kebutuhan rakyat.
Pemerhati Kebijakan Publik Aceh sekaligus mantan Anggota DPRK Pidie, Isa Alima, menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa jabatan Kepala Dinas Perkim merupakan amanah besar yang menyentuh langsung martabat hidup masyarakat.
“Selamat kepada Bapak Taufik atas kepercayaan ini. Semoga pengelolaan perumahan di Aceh benar-benar menjadi cermin keadilan pembangunan. Rumah rakyat adalah ukuran utama keadilan sosial,” ujar Isa Alima.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan perumahan tidak cukup diukur dari aspek fisik semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jika rakyat tinggal di rumah yang layak dan lingkungan yang sehat, itu menandakan negara hadir dan pembangunan berkeadilan terwujud. Sebaliknya, kawasan kumuh dan ketimpangan akses hunian menjadi indikator masih adanya pekerjaan rumah dalam mewujudkan keadilan sosial,” tambahnya.
Isa juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi sektor perumahan di Aceh, mulai dari penanganan kawasan kumuh, ketimpangan akses hunian, hingga perlunya penguatan sinergi antara tata ruang dan kebutuhan riil masyarakat.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan Taufik, kebijakan Perkim lebih progresif dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh, memperluas akses rumah layak huni, serta mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjadikan pembangunan perumahan sebagai gerakan sosial, bukan sekadar proyek fisik.
Program yang dijalankan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat kecil serta memberikan dampak langsung yang dirasakan rakyat.
Isa Alima juga menyinggung urgensi penanganan pascabencana, termasuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir bandang serta tanah longsor.
Ia berharap Dinas Perkim dapat bersinergi secara aktif dalam mempercepat pemulihan kawasan terdampak serta memperkuat ketahanan hunian masyarakat terhadap potensi bencana yang kian meningkat.
Lebih lanjut, ia mendorong kolaborasi lintas sektor, keterbukaan data, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran maupun program.
“Rumah rakyat bukan ruang kompromi kepentingan. Ia harus dibangun dengan nurani, berbasis data yang valid, serta diawasi secara transparan,” tegasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi titik awal penguatan peran Dinas Perkim sebagai motor keadilan sosial di Aceh, sehingga pembangunan perumahan tidak hanya terlihat di atas peta, tetapi benar-benar menghadirkan kenyamanan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.[]
