BANDA ACEH — Pemerintah Aceh resmi melantik Diwarsyah sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).
Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemerhati Kebijakan Publik Aceh sekaligus mantan Anggota DPRK Pidie, Isa Alima, menyampaikan ucapan selamat atas amanah yang kini diemban Diwarsyah.
Ia menilai, posisi Kepala BPKA merupakan jabatan strategis yang tidak hanya menuntut kecakapan teknis, tetapi juga integritas dan komitmen moral yang tinggi.
“Keuangan daerah adalah jantung pembangunan Aceh. Jika dikelola secara sehat dan jujur, maka manfaat pembangunan akan mengalir hingga ke pelosok gampong. Sebaliknya, jika pengelolaannya lemah, kemajuan hanya akan menjadi wacana dan masyarakat yang dirugikan,” ujar Isa Alima.
Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan Aceh saat ini cukup kompleks, mulai dari keterbatasan fiskal, meningkatnya kebutuhan layanan publik, hingga tuntutan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Karena itu, ia berharap kepemimpinan baru di BPKA mampu mendorong perubahan paradigma dari sekadar mengejar serapan anggaran menjadi peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil.
“Setiap rupiah anggaran harus mampu menjawab persoalan konkret masyarakat, seperti pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal. Anggaran tidak boleh berhenti di meja birokrasi, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Isa juga menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem yang transparan dan berbasis data dinilai dapat meminimalkan potensi pemborosan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, ia mendorong terbangunnya sinergi antarperangkat daerah agar proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berjalan selaras dan tidak terfragmentasi.
Dengan demikian, visi pembangunan Aceh dapat diwujudkan secara terarah dan berkelanjutan.
Pelantikan Diwarsyah diharapkan menjadi titik awal konsolidasi dan pembenahan tata kelola keuangan Aceh, sehingga mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang profesional, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.[]
