Sigli – Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., didampingi Wakil Bupati Alzaizi Umar, Sekretaris Daerah Drs. Samsul Azhar, Kepala Bappeda Pidie H. Isnaini Ibrahim, S.T., M.Si., serta Kepala BPKK Pidie Teuku Hendra Hidayat Yoga, S.STP., M.Ec.Dev., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2027, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Oproom Setdakab Pidie tersebut diawali dengan laporan panitia oleh Kepala Bappeda Pidie.
Musrenbang ini bertujuan menghimpun pemikiran serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.
Dalam sambutan dan arahannya, Bupati Sarjani Abdullah menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena melibatkan berbagai pihak untuk memberikan saran dan masukan.
Menurutnya, melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama merumuskan program prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Meski dengan berbagai keterbatasan yang ada sehingga tidak semua aspirasi dapat diakomodasi, setidaknya kita dapat memahami kompleksitas permasalahan pembangunan yang dihadapi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian kita untuk bersama-sama membangun daerah,” ujar Bupati.
Bupati juga meminta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie agar memperhatikan hasil Musrenbang di tingkat gampong dan kecamatan.
Hal tersebut penting agar program pembangunan yang dirancang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Ia menambahkan, keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus disikapi dengan penyusunan rencana kerja yang lebih komprehensif serta memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal, efisien, dan efektif.
“Selain itu, para kepala SKPK harus memiliki inovasi dalam menggali dan memanfaatkan berbagai potensi sumber pembiayaan pembangunan,” pintanya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Pidie berharap dapat melahirkan dokumen perencanaan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pidie.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh atas perhatian dan kontribusinya dalam pembangunan di Kabupaten Pidie.
Namun demikian, ia berharap Pemerintah Aceh dapat terus meningkatkan dukungan, khususnya dalam pengalokasian anggaran serta pelaksanaan berbagai program pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.
Musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang bertujuan menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan bagi SKPK dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan RKPD yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan Musrenbang RKPD 2027 tersebut turut dihadiri Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRK Pidie, Kapolres Pidie, Dandim 0102/Pidie, Kajari Pidie, Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Ketua MPU, Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli, anggota DPRA dapil Pidie, Kepala Bappeda Aceh, serta perwakilan Bappeda dari Kabupaten Pidie Jaya dan Aceh Besar.
Selain itu, hadir pula para staf ahli bupati, para asisten, kepala badan dan dinas, Inspektur Kabupaten Pidie, Sekretaris DPRK, Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli, pimpinan instansi vertikal, camat, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Kabupaten Pidie.[]
