Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di Tanah Rencong.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat memimpin rapat koordinasi penanganan inflasi, peringatan Malam Nuzulul Qur’an, dan Festival Ramadhan 1447 H di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh, Rabu (4/3/2026).
“TPID harus terus memperkuat sinergi karena berdasarkan data BPS, inflasi Aceh berada di angka 6,94 persen. Angka ini meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 6,69 persen. Ini harus segera kita respons dengan memperkuat langkah stabilisasi,” ujar Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh.
Ia menegaskan, TPID harus memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, melakukan pengendalian harga, serta menggelar operasi pasar guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Penanganan Bencana dan Penguatan Pengawasan
Dalam rapat tersebut, Wagub juga menginstruksikan Sekretaris Daerah Aceh untuk menyosialisasikan skema bantuan kepada masyarakat terdampak bencana, khususnya terkait hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), dan skema pendanaan lainnya.
“Seluruh elemen, termasuk masyarakat terdampak, harus mendukung percepatan pemulihan pascabencana. Penting bagi kita untuk menyosialisasikan berbagai program agar tidak terjadi miskomunikasi. Posko harus diaktifkan kembali sebagai jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah pusat,” tegasnya.
Pemerintah Aceh, lanjutnya, juga akan menggandeng BPKP dan Kejaksaan untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menjelaskan bahwa dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp824 miliar telah dikirim oleh Pemerintah Pusat dan segera disalurkan.
“Sebagian dana tersebut dialokasikan untuk penanganan bencana, terutama pemulihan dini di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah. Sesuai instruksi Gubernur, dana TKD juga digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan,” ujar Nasir.
Ia menambahkan, pembangunan hunian sementara saat ini telah mencapai lebih dari 60 persen dan ditargetkan rampung 100 persen sebelum Lebaran.
Festival Ramadhan dan Penetapan Masjid Raya Baiturrahman
Terkait pelaksanaan Festival Ramadhan, Wagub mengajak seluruh dinas terkait menjadikan momentum tersebut sebagai sarana syiar Islam dan promosi adat serta budaya Islami Aceh kepada masyarakat Nusantara.
“Festival Ramadhan harus kita manfaatkan untuk mensyiarkan Islam dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, sekaligus menampilkan adat dan budaya masyarakat dalam memeriahkan bulan suci,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, kegiatan tersebut direncanakan akan dihadiri Menteri Dalam Negeri, sejumlah menteri, serta anggota DPR RI.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Dedi Yuswadi menyampaikan bahwa Festival Ramadhan juga akan dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat penetapan Masjid Raya Baiturrahman sebagai Cagar Budaya Nasional.
Penutupan Festival Ramadhan yang dipusatkan di kompleks Masjid Raya Baiturrahman akan dimeriahkan dengan berbagai atraksi budaya khas Aceh, seperti tradisi idang (hidangan berbuka puasa), pembagian ie bu peudah (bubur pedas), dan ie bu kanjie (bubur kanji) kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut juga akan dirangkai dengan peringatan Malam Nuzulul Qur’an dan salat tarawih berjamaah.
Rapat koordinasi turut dihadiri Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Alibasyah, Kajati Aceh Yudi Triadi, perwakilan Kodam Iskandar Muda, Kepala BPKP Perwakilan Aceh Nanang Agus Sutrisno, serta para asisten, staf ahli, dan kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.[]
