 |
| Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM, menyampaikan kekecewaan atas tidak masuknya Aceh Barat sebagai penerima tambahan dana TKD dari Pemerintah Aceh, Sabtu (18/4/2026). |
MEULABOH – Keputusan Pemerintah Aceh terkait pembagian tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) menuai sorotan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Bupati Aceh Barat, Tarmizi, menyampaikan kekecewaannya setelah daerah yang dipimpinnya menjadi satu-satunya kabupaten yang tidak memperoleh tambahan anggaran dari total Rp824 miliar yang dialokasikan.
Kondisi tersebut dinilai janggal, mengingat hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh mendapatkan tambahan dana dengan berbagai pertimbangan, termasuk dampak bencana. Aceh Barat justru dikategorikan sebagai daerah yang tidak terdampak, sehingga tidak masuk dalam prioritas penerima.
Padahal, menurut Tarmizi, pemerintah daerah sebelumnya telah dilibatkan dalam proses pendataan kerusakan pascabencana. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait indikator dan mekanisme penilaian yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
“Kami sangat terkejut dengan keputusan ini. Seharusnya ada penjelasan yang transparan kepada publik, termasuk indikator yang digunakan dan dasar pembagiannya,” ujar Tarmizi, Sabtu (18/4/2026).
Akibat kebijakan tersebut, Aceh Barat hanya memperoleh tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sekitar Rp1,09 miliar. Jumlah ini dinilai jauh lebih kecil dibandingkan total penyesuaian anggaran DOKA sebesar Rp75 miliar yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota di Aceh.
Tarmizi menilai ketimpangan ini berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan di daerahnya, terutama yang berkaitan dengan pemulihan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi anggaran merupakan hal mendasar untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Ia juga berharap Pemerintah Aceh segera memberikan klarifikasi resmi terkait kebijakan tersebut guna menghindari spekulasi dan menurunnya kepercayaan publik.
“Kami tidak menuntut lebih, tetapi meminta keadilan. Jika memang ada dasar yang kuat, sampaikan secara terbuka,” tegasnya.
Situasi ini turut menjadi perhatian berbagai kalangan di Aceh Barat. Sejumlah tokoh masyarakat mendorong evaluasi terhadap mekanisme distribusi anggaran agar lebih objektif, transparan, dan berbasis data akurat.
Di tengah upaya pembangunan dan pemulihan pascabencana yang masih berlangsung, kebijakan ini menjadi ujian bagi Pemerintah Aceh dalam menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap keputusan fiskal. (***)
