Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Hadir pula jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPR Aceh, kepala SKPA, bupati/wali kota, LSM, serta insan pers.
Dalam sambutannya, Mualem menegaskan bahwa RKPA merupakan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan Aceh dengan program nasional agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyebut tema pembangunan tahun 2027 adalah “Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”.
Menurutnya, tema tersebut mencerminkan kebutuhan mendesak Aceh dalam mempercepat pemulihan di berbagai sektor.
“Semua unsur yang hadir hari ini, mari kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh,” ujar Mualem.
Ia mengungkapkan, Aceh membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun untuk pemulihan pascabencana. Namun, kemampuan anggaran saat ini dinilai belum mencukupi untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh.
Mualem juga menyoroti dampak banjir yang memicu peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia berharap dukungan pemerintah pusat tidak hanya terbatas pada bantuan dasar seperti sandang dan pangan, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, seperti jalan dan jembatan.
Di sejumlah wilayah pedalaman, kata dia, masyarakat masih harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai akibat keterbatasan akses infrastruktur.
“Semuanya pasti tahu kondisi ini, dan kita harap bisa berubah secepat mungkin,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti persoalan lingkungan, khususnya kondisi sungai yang melebar serta kuala di kawasan pesisir yang belum tertangani optimal. Jika tidak segera dibenahi, kondisi tersebut berpotensi memperparah risiko banjir karena aliran air dari hulu terhambat menuju laut.
Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas nelayan yang harus menunggu air pasang untuk melaut.
Mualem menambahkan, Pemerintah Aceh telah berupaya memperoleh izin dari pemerintah pusat untuk melakukan pengerukan kuala. Ia menegaskan, tanpa penanganan yang cepat, potensi bencana di masa mendatang bisa semakin besar.
Untuk itu, Pemerintah Aceh berharap dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia agar penanganan kawasan pesisir dapat segera dilakukan demi mencegah dampak yang lebih luas.[]
