 |
| Muchlis Sayed Adnan yang akrab disapa Yulis Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh Utara |
Banda Aceh — Jaringan Aneuk Syuhada Kabupaten Aceh Utara mendesak Pemerintah Aceh untuk mengkaji pembentukan sistem jaminan kesehatan mandiri guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Ketua Jaringan Aneuk Syuhada Aceh Utara, Muchlis Sayed Adnan yang akrab disapa Yulis, menilai ketergantungan pada program BPJS Kesehatan selama ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
“Setiap tahun Aceh mengeluarkan dana ratusan miliar untuk BPJS. Namun pelayanan masih terbatas, banyak pembatasan, dan prosesnya lambat. Ini harus menjadi bahan evaluasi,” ujarnya di Banda Aceh, Rabu (22/4/2026).
Menurut Yulis, persoalan utama terletak pada sistem yang tersentralisasi, di mana dana yang dibayarkan daerah masuk ke skema nasional sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kendali penuh terhadap kualitas layanan.
Kondisi ini dinilai menyulitkan daerah untuk melakukan intervensi cepat saat terjadi kendala di lapangan.
Padahal, Aceh memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan otonomi khusus, termasuk dalam melakukan inovasi pelayanan publik di sektor kesehatan.
Dengan pengelolaan mandiri, lanjutnya, dana yang selama ini dialokasikan dapat dioptimalkan langsung untuk kepentingan masyarakat, seperti peningkatan fasilitas rumah sakit, penambahan tenaga medis, serta penyederhanaan sistem pelayanan.
Ia juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga asuransi berstandar internasional guna meningkatkan profesionalisme layanan kesehatan di Aceh.
“Kalau ingin pelayanan maksimal, sistemnya juga harus kuat dan profesional. Jangan terus bergantung jika hasilnya belum optimal,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa wacana pembentukan sistem jaminan kesehatan mandiri harus melalui kajian komprehensif agar tidak bertentangan dengan regulasi nasional serta tetap berkelanjutan dari sisi pembiayaan.
Desakan ini menjadi sinyal meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan layanan kesehatan.
Jaringan Aneuk Syuhada menilai, besarnya anggaran yang dikeluarkan setiap tahun harus sejalan dengan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. (R)
