Jakarta – Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memperkuat kerja sama lintas negara guna melindungi jemaah haji Indonesia, termasuk melalui rencana penugasan personel Polri di Arab Saudi.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam audiensi antara Wakapolri, Dedi Prasetyo, dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, di lobi utama Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor sekaligus perluasan peran Polri, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga hingga ke Arab Saudi sebagai pusat pelaksanaan ibadah haji.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI menyampaikan bahwa kompleksitas penanganan kasus haji ilegal semakin meningkat, termasuk yang melibatkan warga negara Indonesia di luar negeri.
Karena itu, diperlukan keterlibatan aktif aparat penegak hukum Indonesia dalam mendukung koordinasi dengan otoritas setempat.
“Kami memandang perlu penguatan peran Polri secara teknis di Arab Saudi, agar komunikasi dan penanganan kasus berjalan lebih efektif, khususnya dalam melindungi jemaah dari praktik penipuan dan pelanggaran hukum,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.
Ia juga mengungkapkan adanya kasus yang tengah ditangani otoritas Arab Saudi, termasuk penangkapan tiga warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam pemalsuan dan distribusi dokumen haji ilegal.
Hal ini menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan pendampingan hukum serta perlindungan terhadap WNI yang berhadapan dengan hukum di luar negeri.
Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan pelibatan unsur Polri dalam struktur Amirul Hajj secara lebih formal pada penyelenggaraan haji mendatang.
Untuk tahun ini, Dedi Prasetyo direncanakan turut mendampingi Amirul Hajj Indonesia di Arab Saudi guna memperkuat aspek keamanan dan keselamatan jemaah.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Prasetyo menegaskan kesiapan Polri dalam memperkuat dukungan operasional dan koordinasi internasional.
“Polri siap mendukung penuh langkah pemerintah, termasuk memperkuat kerja sama dengan otoritas keamanan Arab Saudi, baik dalam upaya pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan jemaah Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, kehadiran personel Polri di Arab Saudi akan menjadi bagian penting dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah, mulai dari proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Sementara itu, sinergi lintas kementerian dan lembaga melalui Satgas Penanganan Haji dan Umrah Ilegal terus diperkuat guna menekan praktik penyelenggaraan haji ilegal di dalam negeri.
Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi masyarakat melalui penguatan kerja sama nasional dan internasional sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik kepada masyarakat.[]
