Kota Jantho — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar mengajukan usulan percepatan pembangunan embung dan waduk kepada Komisi V DPR RI sebagai langkah strategis memperkuat sektor pertanian dan ketahanan air di daerah.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Besar, Drs. H. Syukri, saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI di sejumlah lokasi strategis di Aceh Besar, Kamis (9/4/2026).
Lokasi yang dikunjungi antara lain proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Sigli–Banda Aceh, TPA Regional Blang Bintang, serta Gerbang Tol Seksi III Kota Jantho KM 32+000.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Aceh Besar juga menyerahkan sejumlah usulan program pembangunan kepada Komisi V DPR RI yang diterima oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKB, H. Irmawan, S.Sos., M.M., untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Salah satu usulan utama adalah percepatan pembangunan embung dan waduk guna mendukung kebutuhan irigasi pertanian, khususnya saat musim kemarau.
“Kami telah menyiapkan sejumlah usulan yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan pertanian. Usulan tersebut kami serahkan kepada Komisi V DPR RI agar menjadi perhatian bersama,” ujar Syukri.
Ia menegaskan bahwa Aceh Besar merupakan daerah dengan mayoritas masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Karena itu, keberadaan infrastruktur sumber daya air dinilai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.
“Aceh Besar adalah daerah pertanian. Sebagian besar masyarakat kami bermata pencaharian di sektor tersebut, sehingga dukungan pembangunan infrastruktur penunjang sangat kami harapkan dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain itu, Syukri juga mengapresiasi kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Aceh Besar. Ia berharap kunjungan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan penanganan dampak bencana.
Ia menyebutkan, beberapa isu yang menjadi perhatian pemerintah daerah saat ini antara lain pembangunan dan akses infrastruktur, termasuk jalan tol, serta dampak banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Aceh Besar.
Menurutnya, banjir tidak hanya berdampak pada infrastruktur jalan dan permukiman warga, tetapi juga memengaruhi kawasan hutan serta lahan masyarakat yang menjadi sumber penghidupan.
“Beberapa waktu terakhir kami juga menghadapi persoalan pascabanjir yang berdampak pada berbagai sektor. Kami berharap dukungan pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI dapat membantu percepatan penanganannya,” tuturnya.
Meski demikian, Syukri menyebut kondisi di Aceh Besar relatif terkendali dan sebagian besar dampak bencana dapat ditangani dengan cepat oleh pemerintah daerah bersama masyarakat.
“Alhamdulillah, kondisi di Aceh Besar tidak terlalu berat dan sebagian besar dampak musibah dapat kami tangani dalam waktu relatif cepat,” pungkasnya.
Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar.[]
