BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, meminta pemerintah pusat dan PT PLN (Persero)� untuk mendorong Aceh memiliki sistem kelistrikan yang lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mengurangi risiko gangguan pasokan listrik dari luar Aceh.
“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kita membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih mandiri, kuat, dan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi masyarakat. Kejadian pemadaman listrik dalam dua hari terakhir sangat merugikan dan memberi dampak serius bagi warga Aceh,” ujar Tuanku Muhammad.
Ia menjelaskan, selama ini Aceh masih menjadi bagian dari sistem interkoneksi kelistrikan Sumbagut yang terhubung dengan Sumatera Utara dan wilayah lainnya.
Kondisi ini membuat setiap gangguan pada jaringan transmisi atau pasokan energi di luar Aceh langsung berdampak pada masyarakat di daerah tersebut.
Data PLN menunjukkan kebutuhan listrik Aceh terus meningkat setiap tahun. Pada malam pergantian tahun 2024, beban puncak listrik Aceh tercatat sekitar 516 MW, sementara daya mampu pasok berada di kisaran 733 MW.
Sementara itu, pada 2023, daya mampu kelistrikan Aceh mencapai sekitar 822 MW dengan beban puncak sekitar 567 MW. Artinya, secara kapasitas Aceh masih memiliki surplus daya, namun tetap rentan karena ketergantungan pada sistem interkoneksi.
Tuanku Muhammad menegaskan, surplus daya tidak serta-merta menjamin keamanan energi jika kendali pasokan masih bergantung pada jaringan luar daerah. Ia mencontohkan gangguan regasifikasi LNG pada 2022 yang menyebabkan sistem Sumbagut kehilangan pasokan besar dan berdampak pada pemadaman listrik di Aceh.
Saat itu, beban puncak Aceh sekitar 530 MW, sementara pasokan tidak mencukupi sehingga ratusan ribu pelanggan terdampak pemadaman.
Karena itu, ia menilai Aceh perlu memperkuat pembangkit lokal agar memiliki cadangan energi yang benar-benar mandiri saat terjadi gangguan pada sistem utama Sumatera.
Salah satu langkah yang dianggap realistis adalah mengoptimalkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong di Aceh Besar.
Menurutnya, PLTG Ladong memiliki posisi strategis untuk menopang sistem kelistrikan Aceh, khususnya wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Aceh memiliki sumber gas dan infrastruktur yang mendukung untuk mengoptimalkan pembangkit ini. Jika diaktifkan maksimal, PLTG Ladong dapat menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,” katanya.
Selain itu, Aceh juga memiliki sejumlah pembangkit lain seperti PLTU Nagan Raya, PLTMG Arun, pembangkit diesel, serta sejumlah pembangkit energi air skala kecil dan menengah.
Di sisi lain, Aceh juga menyimpan potensi besar pengembangan energi baru terbarukan seperti hidro, panas bumi, dan gas alam yang dapat menambah kapasitas ratusan MW ke depan.
Tuanku Muhammad menilai penguatan pembangkit lokal menjadi semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan listrik di Aceh akibat pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan industri, rumah sakit, sektor pendidikan, dan masuknya investasi baru.
“Jika Aceh terus bergantung pada sistem luar tanpa memperkuat pembangkit sendiri, maka ketidakpastian energi akan terus terjadi. Dampaknya bukan hanya pemadaman listrik, tetapi juga kerugian ekonomi, terganggunya layanan publik, dan menurunnya kepercayaan investor,” tegasnya.
Komisi III DPRK Banda Aceh juga mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat untuk segera menyusun roadmap ketahanan energi daerah yang fokus pada penguatan pembangkit lokal, optimalisasi aset yang ada, serta pembangunan sistem kelistrikan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Sudah saatnya Aceh memiliki sistem kelistrikan yang mandiri demi masa depan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Tuanku Muhammad.[]
