BANDA ACEH — Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) periode 2020–2021, Syafyuzal Helmi, mengajak mahasiswa di Aceh untuk mengambil peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat serta menjaga stabilitas daerah dari berbagai potensi gangguan sosial.
Syafyuzal menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang konstruktif, berbasis data, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Mahasiswa Aceh harus hadir sebagai pengawal kebijakan yang pro-rakyat. Kritik tetap penting, tetapi harus disertai solusi dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Mei 2026.
Ia menilai, peran mahasiswa saat ini tidak cukup hanya sebatas menyuarakan aspirasi melalui aksi di lapangan, tetapi juga dituntut menghadirkan kontribusi nyata dalam membantu masyarakat, khususnya terkait persoalan pelayanan publik.
Salah satu isu yang menjadi sorotannya adalah layanan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi tidak hanya dengan kritik, tetapi juga melalui langkah konkret berupa pendampingan dan penguatan penyaluran aspirasi warga.
Untuk itu, ia mendorong mahasiswa di Aceh membentuk posko pengaduan masyarakat sebagai wadah menerima laporan warga yang mengalami kendala dalam layanan kesehatan.
Posko tersebut, kata dia, dapat menjadi sarana pengumpulan data sekaligus dasar penyampaian rekomendasi kepada pemerintah.
“Mahasiswa harus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Ketika ada persoalan pelayanan publik, kita hadir membantu mencarikan solusi, bukan sekadar mengkritik,” katanya.
Selain itu, Syafyuzal juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas sosial di Aceh. Ia mengimbau mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan yang dapat memecah belah masyarakat.
Menurutnya, gerakan mahasiswa perlu diarahkan untuk memperkuat pembangunan Aceh melalui pengawasan partisipatif terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
“Perjuangan mahasiswa adalah memperbaiki keadaan, memastikan kebijakan berpihak kepada rakyat, serta menjaga Aceh tetap aman dan kondusif demi masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (R)
