 |
| Teuku Hendra Hidayat Yoga, S.STP., M.Ec.Dev. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) |
PIDIE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) kembali menyalurkan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari komponen Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu bulan TPP.
Kepala BPKK Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga, S.STP., M.Ec.Dev., mengatakan bahwa pembayaran gaji ke-13 Tahun 2026 telah direalisasikan lebih awal, yakni pada 3 Juni 2026.
“Sedangkan untuk pembayaran gaji ke-13 sudah direalisasikan lebih awal untuk tahun 2026 ini, tepatnya pada 3 Juni yang lalu,” ujar Hendra, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, penyaluran TPP komponen THR tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.
Hendra menjelaskan, pencairan TPP diberikan sebesar satu bulan TPP setelah seluruh proses administrasi dan verifikasi dokumen dari masing-masing perangkat daerah selesai dilaksanakan.
“Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima melalui mekanisme pembayaran yang berlaku,” jelasnya.
Wujud Komitmen Pemkab Pidie
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, S.H., C.P.M., menyampaikan bahwa pembayaran tambahan penghasilan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab Pidie dalam memenuhi hak-hak ASN secara tepat waktu.
“Kami terus berkomitmen memenuhi hak-hak ASN tepat waktu. Diharapkan pembayaran ini dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus menjadi motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Andi.
Ia menegaskan, pembayaran TPP komponen THR sebesar satu bulan telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2026.
“Pemkab Pidie akan terus menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.[]
