Banda Aceh – Ketua ICMI Aceh, Taqwaddin Husin, menegaskan pentingnya percepatan reboisasi hutan di wilayah dataran tinggi Aceh guna memulihkan fungsi lingkungan dan mencegah bencana alam.
Menurutnya, penanaman kembali hutan yang telah gundul perlu segera dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekologis, hidrologis, serta menjaga keanekaragaman hayati.
Upaya ini dinilai penting untuk mencegah banjir dan longsor sekaligus mengurangi dampak pemanasan global.
Hal tersebut disampaikan Taqwaddin saat melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Dataran Tinggi Gayo, Sabtu (2/5/2026).
Kegiatan itu didampingi Ketua ICMI Aceh Tengah, Edi Putra Kelana, serta sejumlah akademisi dari Universitas Gajah Putih, Takengon.
Selain melakukan peninjauan dan diskusi terbatas, rombongan juga menyerahkan wakaf Al-Qur’an kepada pengurus ICMI Aceh Tengah untuk disalurkan kepada korban banjir dan longsor. Penyerahan tersebut turut didampingi Yusny Saby dan Agustin Hanafi.
Dalam pertemuan dengan pengurus ICMI Aceh Tengah, Taqwaddin juga menerima usulan penyelenggaraan seminar internasional bertema penanggulangan bencana yang direncanakan berlangsung di Takengon dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Panitia seminar, Amna, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengundang narasumber dari berbagai negara, seperti Bahrain, Malaysia, Jepang, dan Indonesia, serta membuka call for papers bagi para ahli lintas disiplin yang fokus pada isu kebencanaan.
Menanggapi hal tersebut, Taqwaddin yang juga dosen pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Kebencanaan Universitas Syiah Kuala, menekankan pentingnya pendekatan hulu–hilir dalam pembahasan seminar.
“Penanggulangan bencana harus dilihat secara menyeluruh, mulai dari perbaikan hutan di kawasan hulu hingga pengelolaan sungai dan muara di hilir. Jangan hanya fokus pada aspek hilir,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun sinergi dengan pemerintah dalam setiap upaya penanggulangan bencana.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix menjadi kunci keberhasilan.
“Penanggulangan bencana harus melibatkan semua pihak, mulai dari masyarakat, akademisi, organisasi, pelaku usaha, media, hingga pemerintah. Tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja,” pungkasnya.[]
