BANDA ACEH – Massa aksi dari Aliansi Rakyat Aceh (ARA) meminta Asisten I Sekda Aceh Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh, dan Kesejahteraan Rakyat, Syakir, melakukan sambungan video call dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem saat aksi penolakan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) di Kantor Gubernur Aceh, Senin (11/5/2026).
Permintaan tersebut disampaikan setelah Syakir menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan JKA yang saat ini menuai polemik di tengah masyarakat.
“Terkait Pergub JKA 2026, sampai hari ini masih terus dilakukan evaluasi,” kata Syakir di hadapan massa aksi.
Pernyataan itu langsung mendapat respons dari peserta demonstrasi. Orator aksi, Syarif Maulana, menilai pemerintah hanya terus menyampaikan alasan evaluasi tanpa mengambil keputusan sesuai tuntutan massa.
“Kemarin kita juga sudah mendengar dari sekda bahwa mereka melakukan evaluasi,” kata Syarif.
Massa kemudian meminta agar Gubernur Aceh dihadirkan secara langsung, atau minimal melalui sambungan video call, untuk memberikan penjelasan terkait tuntutan pencabutan pergub tersebut.
“Kita meminta untuk VC Mualem,” teriak Syarif yang langsung disambut sorakan peserta aksi.
Dalam orasinya, Syarif juga menyindir ketidakhadiran gubernur di tengah demonstrasi yang masih berlangsung.
“Hari ini sekda jangan merasa jadi gubernur. Mana orang itu yang sudah dipilih masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, massa aksi menilai Pemerintah Aceh tidak mendengar aspirasi masyarakat terkait polemik pembatasan penerima manfaat JKA.
“Hari ini Pemerintah Aceh sudah tuli, sudah tidak peduli,” teriak massa aksi.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di halaman Kantor Gubernur Aceh dan terus menuntut pencabutan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang JKA.[R]
