Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, secara resmi membuka Pertemuan Percepatan Kegiatan Lingkup Pertanian dan Perkebunan Aceh yang digelar di Aula Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh (Distanbun), Kamis (30/4/2026).
Dalam sambutan yang dibacakan Plt. Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP, Sekda Aceh menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian dan perkebunan merupakan upaya strategis dalam mendorong usaha dari hulu hingga hilir, baik untuk peningkatan produksi pangan maupun penguatan komoditas ekspor.
Ia menjelaskan, optimalisasi efisiensi usaha, peningkatan produktivitas, kapasitas produksi, serta nilai tambah dan daya saing menjadi faktor penting dalam pengembangan kedua sektor tersebut.
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa areal persawahan terdampak bencana di Aceh mencapai sekitar 57.364 hektare.
Dari jumlah tersebut, 27.437 hektare tergolong rusak ringan dan telah ditangani melalui program optimasi lahan seluas 27.071 hektare yang masih berjalan.
Sementara itu, sekitar 13.405 hektare mengalami kerusakan sedang dengan 4.393 hektare sedang dalam proses rehabilitasi, serta 7.850 hektare lainnya sedang diupayakan penanganannya oleh Kementerian Pertanian. Adapun 16.283 hektare sisanya masih dalam kategori rusak berat dan belum tertangani.
Sekda Aceh berharap pemerintah kabupaten/kota serta seluruh pihak terkait dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi agar proses pemulihan dapat segera dieksekusi di lapangan.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Malikussaleh, Universitas Syiah Kuala, dan Universitas Samudra, serta dukungan TNI dan kelompok tani.
“Kita perlu mengembalikan lahan sawah yang rusak minimal seperti kondisi sebelum bencana, bahkan jika memungkinkan lebih baik dari sebelumnya,” ujarnya.
Di sisi lain, sektor perkebunan yang terdampak tercatat seluas 60.438 hektare dengan komoditas utama seperti kelapa sawit, kopi, kakao, pinang, karet, kelapa dalam, serai wangi, dan tembakau.
Pemulihan sektor ini diharapkan dapat segera mengaktifkan kembali aktivitas para pekebun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Hermanto, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan lahan terdampak agar dapat kembali ditanami secara bertahap mulai akhir Mei 2026.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI, dan kelompok tani untuk mempercepat proses rehabilitasi lahan.
Anggota Komisi IV DPR RI, TA. Khalid, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, meminta seluruh pihak untuk bekerja lebih cepat dan serius dalam proses pemulihan.
“Petani sudah terlalu lama menunggu. Semua pihak harus bekerja ekstra agar pemulihan segera selesai dan bisa dimanfaatkan kembali,” tegasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Distanbun Aceh, para kepala dinas kabupaten/kota bidang pertanian dan perkebunan se-Aceh, unsur Kementerian Pertanian, BBRMP, perguruan tinggi, serta perwakilan Kodam Iskandar Muda dan jajaran kodim wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.[]
