 |
| Azhari Cage Senator DPD RI asal Aceh |
JAKARTA – Senator DPD RI asal Aceh, Azhari Cage, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas pelaku kekerasan terhadap warga Aceh yang bertugas sebagai Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di Rajamandala Kulon 2, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Peristiwa dugaan penganiayaan tersebut menimpa Muhammad Khatami Maulana pada Sabtu (2/5/2026) sekitar pukul 20.45 WIB di area dapur tempat korban bekerja.
“Kita minta aparat keamanan menindak tegas pelaku. Jangan sampai kasus seperti ini terus terulang di masa mendatang,” ujar Azhari Cage di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula saat dua pria tak dikenal datang menggunakan kendaraan roda empat ke lokasi.
Keduanya diduga mencari seseorang yang terkait persoalan pribadi dengan pihak mitra kerja. Namun, korban yang tidak mengetahui permasalahan tersebut justru menjadi sasaran kekerasan.
Meski telah berupaya menjelaskan bahwa dirinya tidak terlibat, korban tetap mengalami aksi pengeroyokan. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka di bagian kepala dan telah mendapatkan penanganan medis.
Azhari menyebut, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja di lapangan, khususnya dalam program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari informasi awal, insiden ini diduga berkaitan dengan persoalan pribadi di luar aktivitas dapur. Pelaku juga disebut-sebut datang dalam kondisi dipengaruhi alkohol.
Bahkan, beredar informasi bahwa salah satu pelaku diduga oknum aparat, sementara satu lainnya merupakan warga sipil. Namun, hal tersebut masih dalam tahap pendalaman oleh pihak berwenang.
Kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian setempat. Azhari meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan mendesak agar proses hukum berjalan secara adil dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas nasional yang harus dijaga bersama.
“Jika ada tindakan melawan hukum terhadap pekerja program tersebut, maka itu juga berarti mengganggu program pemerintah. Aparat harus bertindak tegas,” pungkasnya.[]
