Oleh: Reza Aulia, S.T., M.T.
Aceh – Dalam sejarah perjuangan berbagai bangsa, selalu ada dua cara memandang identitas. Pertama, identitas yang lahir dari rasa percaya diri dan kesadaran sejarah.
Kedua, identitas yang muncul dari rasa rendah diri yang ditutupi simbol-simbol kebesaran.
Di titik inilah konsep superiority complex menjadi menarik dibahas dalam konteks Aceh hari ini.
Banyak orang kerap salah memahami makna superioritas. Tidak sedikit yang menganggap setiap bentuk kebanggaan terhadap sejarah, identitas, dan martabat bangsa sebagai kesombongan.
Padahal, dalam banyak kasus, rasa percaya diri suatu bangsa justru menjadi syarat utama untuk mempertahankan martabat dan kepentingannya di tengah tekanan politik, ekonomi, maupun budaya.
Hasan di Tiro memahami hal tersebut.
Sebagai tokoh sentral perjuangan Aceh, Hasan di Tiro membangun narasi tentang bangsa Aceh bukan semata untuk romantisme sejarah, melainkan untuk menanamkan kesadaran bahwa Aceh memiliki harga diri, identitas, dan kepentingan politik yang harus dijaga.
Dalam berbagai pemikirannya, Aceh tidak diposisikan sebagai bangsa yang meminta belas kasihan, tetapi sebagai bangsa yang ingin berdiri dengan martabatnya sendiri.
Di sinilah sebagian orang menilai gagasan Hasan di Tiro sebagai bentuk superiority complex. Namun pertanyaannya, apakah keyakinan terhadap kehormatan bangsa selalu berarti merasa lebih tinggi dari bangsa lain?
Friedrich Nietzsche pernah berbicara tentang bagaimana manusia yang kuat sering kali dianggap arogan hanya karena menolak tunduk pada mentalitas lemah.
Dalam pemikirannya, will to power bukan sekadar hasrat untuk berkuasa, tetapi dorongan untuk mempertahankan kehormatan, nilai, dan eksistensi diri. Nietzsche mengkritik mentalitas yang terlalu nyaman dalam kepatuhan hingga kehilangan keberanian menentukan nasibnya sendiri.
Dalam konteks Aceh, pemikiran seperti ini menjadi relevan untuk direnungkan. Sebab persoalan terbesar Aceh hari ini mungkin bukan lagi perang, melainkan hilangnya arah tentang apa sebenarnya national interest atau kepentingan utama rakyat Aceh di era damai.
Apakah kepentingan Aceh benar-benar sedang dijaga? Ataukah energi politik Aceh justru habis dalam konflik elite, perebutan kekuasaan, dan pertarungan jangka pendek yang perlahan mengikis kepercayaan masyarakat?
Aceh pernah memiliki identitas politik yang kuat: keberpihakan kepada rakyat kecil, keberanian menjaga marwah daerah, serta semangat berdiri sejajar dengan daerah lain tanpa kehilangan jati diri.
Namun dalam realitas hari ini, masyarakat mulai mempertanyakan ke mana arah besar itu bergerak.
Ketika persoalan kesehatan terus menjadi polemik, kemiskinan masih membayangi, dan generasi muda semakin sulit melihat masa depan di tanahnya sendiri, maka pembicaraan tentang national interest menjadi semakin penting.
Sebab bangsa yang kehilangan arah kepentingannya akan mudah terjebak dalam simbol tanpa substansi.
Di sinilah warisan pemikiran Hasan di Tiro seharusnya dibaca lebih mendalam, bukan hanya melalui romantisme perjuangan, tetapi melalui pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan hari ini benar-benar digunakan untuk menjaga kepentingan rakyat Aceh?
Nietzsche pernah mengingatkan bahwa manusia yang kehilangan tujuan besar akan sibuk mengejar hal-hal kecil.
Kalimat itu terasa relevan ketika melihat bagaimana energi publik sering habis dalam konflik yang tidak menyentuh akar persoalan masyarakat.
Aceh membutuhkan lebih dari sekadar nostalgia sejarah. Aceh membutuhkan keberanian untuk mendefinisikan kembali apa yang menjadi kepentingan utama rakyatnya di masa depan.
Sebab sejarah tidak hanya menilai bagaimana sebuah perjuangan dimulai, tetapi juga bagaimana cita-cita perjuangan itu dijaga setelah kekuasaan berhasil diraih.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah bangsa bukan terletak pada seberapa lantang ia berbicara tentang kehormatan, tetapi pada seberapa jauh rakyatnya benar-benar merasakan keadilan, perlindungan, dan harapan di tanahnya sendiri.[]
