 |
| Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad. Foto: (Humas DPRK Banda Aceh). |
BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendorong pemerintah pusat bersama PT PLN (Persero) agar Aceh memiliki sistem kelistrikan yang lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Menurutnya, kemandirian energi merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi Aceh di masa mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Tuanku Muhammad menyusul gangguan pasokan listrik yang berdampak pada pemadaman di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa hari terakhir.
Ia menilai peristiwa itu menjadi pengingat bahwa Aceh masih berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan pada sistem kelistrikan regional.
“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan ekonomi. Aceh tidak boleh terus berada dalam posisi rentan akibat ketergantungan penuh pada sistem Sumbagut. Kita membutuhkan sistem kelistrikan yang lebih mandiri, kuat, dan mampu menjamin kepastian pasokan listrik bagi masyarakat,” kata Tuanku Muhammad.
Ia menyebut pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi di berbagai sektor, mulai dari usaha, pelayanan publik, rumah sakit, hingga pendidikan.
Selama ini, Aceh masih terhubung dalam sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara yang juga memasok listrik ke beberapa wilayah lain di Sumatera.
Sistem tersebut memang memberikan manfaat distribusi energi, namun juga memiliki risiko ketika terjadi gangguan pada jaringan transmisi di luar Aceh.
Akibatnya, gangguan di wilayah lain dapat berdampak langsung pada pasokan listrik di Aceh.
Berdasarkan data PLN, kebutuhan listrik Aceh terus meningkat setiap tahun seiring pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Pada periode terakhir, beban puncak listrik Aceh tercatat mencapai ratusan megawatt dengan daya mampu pasok yang masih berada di atas kebutuhan, sehingga secara kapasitas disebut masih surplus.
Namun, Tuanku Muhammad menegaskan bahwa surplus daya tidak selalu menjamin ketahanan energi jika sistem kelistrikan masih bergantung pada jaringan luar daerah.
“Surplus daya belum tentu menjamin ketahanan energi jika sistem utama masih bergantung pada jaringan luar Aceh. Ketika terjadi gangguan di luar daerah, masyarakat Aceh ikut terdampak,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pengalaman gangguan sistem kelistrikan pada tahun-tahun sebelumnya yang berdampak luas di kawasan Sumatera, termasuk Aceh, sebagai pelajaran penting dalam memperkuat sistem energi daerah.
Karena itu, ia mendorong penguatan pembangkit listrik lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi Aceh.
Salah satu yang dinilai perlu dioptimalkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong di Aceh Besar.
“PLTG Ladong harus menjadi prioritas revitalisasi. Aceh memiliki sumber daya gas dan infrastruktur yang bisa mendukung pembangkit ini beroperasi maksimal. Jika dioptimalkan, ini bisa menjadi salah satu tulang punggung ketahanan energi Aceh,” katanya.
Selain PLTG Ladong, Aceh juga memiliki sejumlah sumber energi lain seperti PLTU, PLTMG, pembangkit diesel, serta potensi energi baru terbarukan seperti air, panas bumi, dan gas alam.
Tuanku Muhammad menilai seluruh potensi tersebut perlu dikelola secara optimal sebagai bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian energi.
Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan listrik Aceh akan terus meningkat seiring pertumbuhan industri, layanan publik, dan investasi daerah. Tanpa penguatan sistem kelistrikan lokal, Aceh berpotensi terus menghadapi ketidakpastian pasokan energi.
“Kalau Aceh terus bergantung tanpa memperkuat pembangkit sendiri, maka kita akan terus menghadapi ketidakpastian energi. Dampaknya bukan hanya pemadaman, tetapi juga kerugian ekonomi dan terganggunya pelayanan publik,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyusun roadmap ketahanan energi Aceh yang fokus pada penguatan pembangkit lokal dan pembangunan sistem kelistrikan yang lebih mandiri serta berkelanjutan.
“Sudah saatnya Aceh memiliki sistem kelistrikan yang mandiri demi masa depan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.[]
