JAKARTA – Aliansi Masyarakat Jakarta menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui penciptaan lapangan kerja dan penggerakan roda perekonomian di berbagai sektor.
Pandangan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Ruang Aspirasi Gedung Sayap Timur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Senin (22/6/2026).
Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta, Edi Marzuki, mengatakan Program MBG telah membuka peluang kerja bagi sekitar satu juta orang di berbagai daerah.
Selain itu, manfaat program juga dirasakan langsung oleh petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
“Program MBG ini menyerap sekitar satu juta tenaga kerja. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program Presiden sekaligus bersama-sama memberantas korupsi agar manfaatnya tetap dirasakan masyarakat,” ujar Edi.
Menurutnya, program tersebut telah memberikan kepastian pasar bagi para petani. Ia mencontohkan petani sayur di kawasan Puncak 2 yang kini memperoleh pasar yang lebih stabil karena hasil panennya diserap untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan Program MBG.
“Ini menjadi bukti bahwa program pemerintah mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat,” tambahnya.
Perwakilan aliansi lainnya, Asdim, menilai Program MBG telah menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru.
Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan pelaksanaannya tetap diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat merugikan masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Aksi Dwiky Luthfiandi menegaskan dukungan terhadap Program MBG lahir dari pengalaman masyarakat yang merasakan langsung manfaat program tersebut, bukan karena kepentingan politik.
“Kami mendukung karena merasakan manfaatnya. Program ini tentu harus dievaluasi jika ada kekurangan, tetapi jangan sampai dihentikan hanya karena ulah segelintir oknum,” katanya.
Senada dengan itu, Rima Patricia mengingatkan bahwa penghentian Program MBG berpotensi menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang telah bergantung pada ekosistem program tersebut.
Ia juga mengusulkan agar biaya pelaksanaan MBG di Jakarta disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar program dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, Reza Hermawan menyatakan masyarakat sipil siap dilibatkan dalam mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Aliansi Masyarakat Jakarta terhadap Program MBG.
Menurut Juri, pemerintah memandang Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sebagai program pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi yang melibatkan banyak pihak.
“Kepentingannya tidak hanya soal makanan bergizi, tetapi juga menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam rantai pelaksanaannya,” ujar Juri.
Ia menjelaskan bahwa manfaat program dirasakan oleh berbagai kelompok, mulai dari penerima manfaat, petani, pelaku UMKM, hingga pemasok bahan pangan yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program MBG.
Juri juga memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam audiensi tersebut akan diteruskan kepada Presiden sebagai bahan masukan untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan program tersebut berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menyempurnakan pelaksanaan Program MBG agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat,” pungkasnya.[]
