 |
| Paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Indoraya news |
JAKARTA – Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).
Namun, asosiasi tersebut juga mengingatkan agar kebijakan moratorium tidak mengabaikan kepentingan para investor dan pelaku usaha yang telah menanamkan modal dalam program strategis nasional tersebut.
Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menilai langkah evaluasi dan moratorium perlu dilakukan guna memperbaiki tata kelola Program MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami menyetujui evaluasi dan moratorium dengan harapan selama masa transisi ini Badan Gizi Nasional benar-benar melakukan pembenahan yang positif, lebih akuntabel, transparan, dan memiliki tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada publik,” ujar Rivai dalam keterangannya seperti di kutip MITRABERITA.NET, Minggu (21/6/2026)
Menurut Rivai, banyak pelaku usaha yang telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar untuk membangun fasilitas dapur, membeli peralatan operasional, serta merekrut tenaga kerja guna mendukung pelaksanaan Program MBG.
Karena itu, pemerintah diminta memberikan kepastian terkait jangka waktu moratorium dan langkah mitigasi yang akan ditempuh.
“Moratorium tidak boleh dijalankan tanpa batas waktu yang jelas dan tanpa skema mitigasi bagi pelaku usaha yang telah menanamkan modal, membangun fasilitas, membeli peralatan, serta merekrut tenaga kerja berdasarkan arah kebijakan yang disampaikan pemerintah,” tegasnya.
APPMBGI juga meminta agar evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penghentian pembangunan dapur baru, tetapi mencakup seluruh aspek tata kelola program.
Mulai dari sistem pengawasan, mekanisme pencairan dana kepada mitra, hingga standar kualitas dan keamanan pangan yang diterapkan di setiap dapur MBG.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Dayeng, menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap lebih dari 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi sebelum membuka kembali pendaftaran titik baru.
Langkah tersebut diambil setelah BGN menemukan adanya ketimpangan distribusi dapur MBG di sejumlah daerah.
Banyak dapur terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum terlayani secara optimal.
Karena itu, BGN memutuskan menghentikan sementara pembukaan titik baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Bagi para investor dan pelaku usaha, kebijakan moratorium ini menjadi tantangan tersendiri. Di satu sisi, mereka mendukung langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program.
Namun di sisi lain, mereka berharap investasi yang telah digelontorkan tetap mendapat kepastian dan perlindungan.
Dengan besarnya investasi yang telah masuk serta tingginya ekspektasi terhadap Program MBG, para pelaku usaha berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya menghasilkan perbaikan sistem, tetapi juga memberikan kepastian usaha bagi mitra yang telah berkomitmen mendukung program strategis nasional tersebut.[]
