Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, S.H., M.P.M., di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tiga agenda utama, yakni implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), penyederhanaan layanan publik melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), serta penguatan program “KSP Mendekat” yang terintegrasi dengan kanal pengaduan masyarakat LAPOR!.
Terkait implementasi Stranas Pencegahan Korupsi, pembahasan difokuskan pada perbaikan proses bisnis sejumlah program prioritas pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan dan MenPANRB juga membahas upaya penyederhanaan layanan publik melalui aktivasi Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah.
Kehadiran MPP diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat karena mengintegrasikan lebih dari 200 jenis layanan perizinan dan administrasi dalam satu lokasi pelayanan.
Agenda lainnya adalah penguatan program “KSP Mendekat” yang akan diintegrasikan dengan kanal resmi pengaduan masyarakat LAPOR!. Integrasi ini bertujuan memperluas akses masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, aduan, maupun masukan terkait pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas Presiden.
Khusus terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kedua pihak sepakat untuk mendorong penguatan ekosistem pendukung secara menyeluruh.
Upaya tersebut mencakup aspek kelembagaan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, sistem pengawasan, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Menurut Dudung dan Rini, keberhasilan Program MBG membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga dengan keterpaduan target kinerja pembangunan yang berorientasi pada hasil.
Fokus utamanya adalah memastikan program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat serta percepatan penurunan angka stunting, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola program prioritas nasional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.[]
