ACEH TAMIANG – Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada November 2025 sejatinya menjadi bagian penting dari proses pemulihan pascabencana.
Selain sebagai tempat tinggal sementara, Huntara diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi para penyintas yang kehilangan rumah akibat bencana.
Namun, di tengah upaya pemulihan tersebut, sejumlah keluhan muncul terkait kualitas pembangunan Huntara yang dinilai belum memenuhi harapan masyarakat. Beberapa penyintas mengaku menerima unit hunian yang belum sepenuhnya rampung.
Bahkan, terdapat Huntara yang dilaporkan mengalami kebocoran saat hujan, sementara sejumlah fasilitas dasar seperti toilet belum tersedia atau belum berfungsi dengan baik.
Dengan nilai anggaran sekitar Rp33 juta per unit berukuran 4 x 6 meter, pembangunan Huntara dilakukan dalam waktu relatif singkat sebagai bagian dari langkah tanggap darurat pemerintah. Meski demikian, percepatan pelaksanaan pekerjaan justru memunculkan pertanyaan mengenai kualitas hasil pembangunan di lapangan.
Selain persoalan kualitas bangunan, berkembang pula informasi mengenai dugaan adanya pemotongan dana atau permintaan fee dalam proses pelaksanaan kegiatan.
Sejumlah pihak yang terlibat dalam pekerjaan disebut-sebut harus mengeluarkan berbagai biaya tambahan sejak awal pelaksanaan hingga menjelang proses serah terima pekerjaan.
Informasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah muncul pengakuan dari beberapa pelaksana yang mengaku menghadapi beban biaya di luar ketentuan yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Bahkan, beredar dugaan adanya potongan anggaran pada tahap pemeriksaan dan serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai kebenaran informasi tersebut. Karena itu, berbagai dugaan yang beredar masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari instansi berwenang.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran rehabilitasi pascabencana.
Masyarakat menilai dana yang dialokasikan pemerintah untuk membantu korban bencana seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal guna memastikan para penyintas memperoleh hunian yang layak, aman, dan sesuai standar.
Bagi korban bencana, persoalan utama bukan hanya tersedianya bangunan Huntara, tetapi juga kualitas dan kelayakan hunian yang diberikan.
Di tengah upaya percepatan pemulihan pascabencana, pengawasan yang ketat dinilai menjadi faktor penting agar setiap anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak.
Pemulihan pascabencana seharusnya menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat bangkit dari musibah.
Karena itu, seluruh proses pembangunan dan pengelolaan anggaran perlu dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel agar tujuan pemulihan dapat tercapai secara optimal serta tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.[]
