JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terus mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) terdampak bencana untuk mempercepat realisasi tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) dan hibah daerah.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat penanganan bencana di wilayah Sumatera kini telah memasuki tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Sebelumnya, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,64 triliun kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar).
Dana tersebut diberikan kepada daerah yang terdampak bencana, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Mendagri menegaskan, tambahan anggaran tersebut harus segera dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.
Daerah yang terdampak langsung diminta memprioritaskan penggunaan dana untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, sementara daerah yang tidak terdampak secara langsung diharapkan mengalokasikan anggaran tersebut untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah yang menerima tambahan TKD namun turut menunjukkan solidaritas dengan menyalurkan hibah kepada daerah lain yang masih membutuhkan dukungan pemulihan.
Beberapa daerah yang mendapat apresiasi tersebut antara lain Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kota Padang, dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
Berdasarkan data Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Sumatera, hampir seluruh bantuan hibah antardaerah telah disalurkan ke rekening penerima.
Namun, masih terdapat satu bantuan hibah yang belum terealisasi, yakni hibah dari Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
Karena itu, Mendagri mengingatkan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues agar segera menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan sehingga dana hibah tersebut dapat segera dicairkan dan dimanfaatkan untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.
Mendagri menegaskan bahwa percepatan realisasi dana pemulihan menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan kembali wilayah terdampak, meningkatkan ketahanan daerah, serta memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal pascabencana.
Sumber: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) / Satgas PRR Sumatera.
