Mendikdasmen Resmikan Revitalisasi Sekolah di Aceh, Prioritaskan Sekolah Terdampak Bencana dan Daerah 3T

Editor: Syarkawi author photo

 


BANDA ACEH – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Abdul Mu’ti, meresmikan sejumlah sekolah penerima bantuan Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026 di Aceh. Peresmian dipusatkan di SLB YPAC Banda Aceh, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin, S.Pd., MSP, serta para kepala sekolah penerima bantuan revitalisasi dari berbagai jenjang pendidikan.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi sekolah menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada tahun 2026, terutama untuk sekolah-sekolah yang terdampak bencana.

“Prioritas kami tahun 2026 adalah revitalisasi sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Prioritas kedua adalah sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sedangkan prioritas ketiga adalah sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat,” ujarnya.

Mendikdasmen mengapresiasi hasil revitalisasi SLB YPAC Banda Aceh yang dinilai telah menghadirkan lingkungan belajar yang lebih baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

“Keberadaan fasilitas yang lebih baik diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus,” katanya.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua sebagaimana amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), termasuk bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Untuk memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pemerintah menerapkan empat pendekatan utama, yakni pengembangan pendidikan inklusif, penguatan layanan Sekolah Luar Biasa (SLB), layanan pendidikan berbasis keluarga, serta layanan pendidikan berbasis komunitas dan masyarakat.

“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” tegas Abdul Mu’ti.

Selain pembangunan sarana pendidikan, pemerintah juga memperkuat kualitas tenaga pendidik melalui program percepatan (crash program) bagi guru pendamping anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 

Program tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal.

Pemerintah juga menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat, termasuk Aisyiyah, untuk menghadirkan layanan pendidikan berbasis komunitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang menghadapi kendala akses, transportasi, maupun kondisi ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti mengajak seluruh masyarakat untuk menghapus stigma terhadap anak berkebutuhan khusus dan memberikan dukungan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai potensi yang dimiliki.

“Kita tidak boleh memandang sebelah mata anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka harus diterima, didampingi, dan diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi generasi Indonesia yang hebat,” ujarnya.

Terkait program revitalisasi sekolah di Aceh, Abdul Mu’ti menyebutkan bahwa hingga saat ini hampir 3.000 sekolah telah atau sedang direvitalisasi. Ia optimistis seluruh proyek revitalisasi sekolah tahun 2026 di Aceh dapat diselesaikan sebelum dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027.

Pemerintah berharap program revitalisasi tersebut mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, bersih, dan nyaman bagi peserta didik. 

Program ini juga sejalan dengan gerakan sekolah asri yang dicanangkan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.

“Dengan sekolah yang aman, sehat, bersih, dan indah, anak-anak dapat belajar dengan lebih baik dan meraih masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya.[]

Share:
Komentar

Berita Terkini