 |
| Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (5/6/2026). Foto: Kompas.com/ Baharudin Al Farisi |
JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan meski menghadapi berbagai kritik dan dinamika dalam pelaksanaannya.
Alih-alih menghentikan program tersebut, pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan tata kelola guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi tuntutan sejumlah mahasiswa yang meminta penghentian Program MBG dalam aksi demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu.
Menurut Qodari, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
“Program ini tidak akan berhenti karena manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak sekolah yang setiap hari membutuhkan asupan gizi yang cukup,” kata Qodari dalam keterangannya, Ahad (14/6/2026).
Ia menegaskan bahwa penghentian program bukanlah solusi atas berbagai kendala yang muncul selama tahap implementasi. Menurutnya, setiap program berskala besar pasti menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Dari sebuah gagasan menjadi program operasional tentu ada dinamika dan tantangan. Yang penting bukan berhenti, tetapi melakukan evaluasi dan perbaikan agar program semakin baik,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com.
Qodari mengatakan pemerintah menerima berbagai masukan dan kritik terkait pelaksanaan MBG.
Namun, adanya kendala teknis maupun administratif tidak boleh menghilangkan manfaat program yang telah dirasakan kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar.
Untuk meningkatkan efektivitas program, Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tengah melakukan penataan secara menyeluruh.
Salah satu langkah yang diambil adalah menghentikan sementara pembangunan maupun persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
Langkah tersebut dilakukan agar seluruh sumber daya dapat difokuskan pada evaluasi dan peningkatan kualitas layanan yang telah berjalan.
“Semua yang masih dalam tahap persiapan dan belum operasional dihentikan sementara untuk ditata kembali. Tujuannya agar pelaksanaan program lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas layanan SPPG, penerima manfaat, kandungan gizi makanan, sistem tata kelola, hingga pelibatan pelaku usaha dan vendor lokal.
Menurut Qodari, proses evaluasi tersebut penting untuk memastikan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
“Kami mengevaluasi seluruh komponen program, mulai dari penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola dan pelibatan vendor lokal,” katanya.
Pemerintah juga mengklaim Program MBG telah memberikan dampak positif dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah yang kini memiliki akses lebih baik terhadap makanan bergizi dan pola makan yang lebih teratur.
Pernyataan tersebut muncul setelah Program MBG menjadi salah satu isu yang disorot dalam aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Dalam aksi itu, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, termasuk meminta penghentian Program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Meski demikian, pemerintah memastikan Program MBG sebagai salah satu agenda unggulan Presiden Prabowo Subianto akan tetap dilanjutkan.
Fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program agar manfaatnya semakin luas, tepat sasaran, dan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.[]
