 |
| Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu lebih menekankan kualitas pelaksanaan, sementara DPR RI meminta publik tidak menggeneralisasi berbagai persoalan yang terjadi pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Foto: Kompas TV) |
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik menyusul munculnya sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah.
Berbagai temuan di lapangan memicu diskusi mengenai efektivitas program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut, terutama terkait distribusi, kesiapan pelaksana, hingga kualitas layanan bagi penerima manfaat.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menilai berbagai persoalan yang muncul tidak lepas dari orientasi pemerintah yang dinilai terlalu menitikberatkan pada capaian target kuantitatif.
Menurutnya, keberhasilan program publik tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau cepatnya perluasan program.
Ia menegaskan, kualitas pelaksanaan di lapangan justru menjadi faktor penentu utama keberhasilan sebuah kebijakan. Program yang menjangkau banyak penerima, kata dia, tetap dapat kehilangan makna apabila tidak memberikan manfaat sesuai tujuan awal.
“Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak penerima manfaat yang terdata, tetapi juga bagaimana kualitas layanan yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Ray juga menyoroti pola evaluasi yang dinilai masih terlalu berfokus pada capaian angka dan statistik, dibandingkan kualitas layanan. Menurutnya, hal tersebut berisiko mengabaikan persoalan teknis di lapangan, seperti kesiapan sumber daya manusia, sistem pengawasan, hingga standar kualitas makanan yang disalurkan.
Ia menekankan perlunya penguatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala agar berbagai kendala dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
Di sisi lain, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengimbau publik agar tidak tergesa-gesa menyimpulkan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah hanya berdasarkan beberapa kasus yang muncul ke permukaan.
Menurutnya, pelaksanaan program berskala nasional seperti MBG wajar menghadapi tantangan di sejumlah daerah. Namun, kondisi tersebut tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh unit pelaksana.
“Tidak semua SPPG bermasalah. Banyak yang berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Irma menambahkan, program MBG sejauh ini masih mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di wilayah luar Pulau Jawa. Banyak penerima manfaat yang merasakan langsung dampak program tersebut terhadap pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari.
Ia menilai MBG merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Karena itu, berbagai kendala yang muncul seharusnya dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menilai program secara keseluruhan gagal.
Perdebatan mengenai pelaksanaan MBG menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pencapaian target dan kualitas layanan.
Pemerintah dituntut untuk memperluas jangkauan program, namun pada saat yang sama tetap menjaga mutu pelaksanaan dan pengawasan di lapangan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan.
Dengan cakupan yang terus diperluas, program ini diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.
Meski menuai kritik, berbagai pihak sepakat bahwa evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi kunci agar program tersebut berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat luas. (***)
