 |
| Pengamat Ekonomi dan Bisnis yang juga Akademisi dari Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE., M.Si. Foto: Mitraberita |
BANDA ACEH – Usulan Anggota DPR RI yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, H.T. Ibrahim, agar Pulo Aceh dijadikan daerah percontohan pelayanan kepulauan terpadu dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat kebangkitan ekonomi kawasan kepulauan di Aceh.
Pengamat Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, SE., M.Si., menilai pembahasan RUU Daerah Kepulauan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemerataan pelayanan publik, tetapi juga menjadi landasan lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kepulauan.
"Usulan menjadikan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, sebagai daerah percontohan merupakan momentum emas untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Selama ini persoalan utama Pulo Aceh bukan karena minim potensi, melainkan keterbatasan akses transportasi, komunikasi, serta tingginya biaya logistik," ujar Dr. Amri, Jumat (10/7/2026). Seperti di kutip dari MITRABERITA.NET.
Menurutnya, Pulo Aceh memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, hingga pariwisata bahari. Namun, potensi tersebut belum berkembang secara optimal karena terbatasnya infrastruktur, transportasi, dan pelayanan publik yang terintegrasi.
Ia menilai, apabila pemerintah menghadirkan kebijakan afirmatif melalui RUU Daerah Kepulauan, seperti penguatan transportasi laut, jaringan telekomunikasi, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya, maka daya saing ekonomi Pulo Aceh akan meningkat secara signifikan.
"Ketika akses semakin mudah, biaya distribusi menurun, dan pelayanan publik membaik, aktivitas ekonomi masyarakat akan tumbuh. Investor pun akan lebih percaya menanamkan modal karena melihat adanya kepastian usaha," katanya.
Dr. Amri menambahkan, tingginya biaya logistik selama ini menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat Pulo Aceh. Kondisi tersebut menyebabkan harga kebutuhan pokok lebih mahal dan biaya pemasaran hasil produksi menjadi tinggi dibandingkan wilayah daratan.
Akibatnya, hasil perikanan, pertanian, dan perkebunan yang setiap hari dipasarkan ke Banda Aceh belum mampu memberikan nilai ekonomi yang maksimal bagi masyarakat.
"Biaya logistik merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing. Jika distribusi dapat dipermudah melalui sistem transportasi yang lebih baik, harga produk masyarakat akan semakin kompetitif dan pendapatan mereka ikut meningkat," jelasnya.
Selain memperkuat konektivitas, Dr. Amri juga menekankan pentingnya mendorong hilirisasi produk unggulan di Pulo Aceh.
Menurutnya, pembangunan kawasan kepulauan tidak cukup hanya meningkatkan produksi, tetapi juga harus diikuti dengan pengembangan industri pengolahan agar nilai tambah dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.
"Jangan hanya menjual hasil tangkapan ikan atau hasil pertanian dalam bentuk bahan mentah. Pemerintah perlu mendorong lahirnya industri kecil dan UMKM berbasis potensi lokal sehingga nilai tambah tetap berada di Pulo Aceh dan kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan keberhasilan Pulo Aceh sebagai daerah percontohan pelayanan kepulauan terpadu tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi model pembangunan bagi wilayah kepulauan lainnya di Indonesia.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut akan menciptakan efek berganda (multiplier effect), seperti meningkatnya investasi, terbukanya lapangan kerja, berkembangnya UMKM, naiknya pendapatan masyarakat, hingga menurunnya angka kemiskinan.
"Yang dibutuhkan masyarakat Pulo Aceh bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan ekosistem pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jika itu terwujud, masyarakat akan semakin produktif dan kesejahteraan meningkat," katanya.
Dr. Amri berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan benar-benar melahirkan kebijakan yang berpihak pada karakteristik wilayah kepulauan, melalui dukungan anggaran, insentif investasi, pembangunan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarpulau.
"RUU Daerah Kepulauan harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan pembangunan. Pulo Aceh memiliki semua modal untuk berkembang. Tinggal bagaimana negara membuka akses, meningkatkan konektivitas, dan mendorong investasi agar potensi ekonomi yang besar itu benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Ia juga mengajak Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyambut baik usulan tersebut dan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan anggota DPR RI dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
"Pulo Aceh sebenarnya sangat dekat dengan ibu kota Provinsi Aceh, hanya sekitar dua jam perjalanan menggunakan perahu. Namun hingga kini masih terkesan terisolasi. Pemerintah daerah harus hadir untuk membuka keterisolasian itu dan menjadikan Pulo Aceh sebagai kawasan yang maju, produktif, dan berdaya saing," pungkasnya.[]
