 |
| Juru Bicara Aksi Mahasiswa Aceh, Khalilullah. Foto: Dok. Pribadi |
BANDA ACEH – Juru Bicara Aksi Mahasiswa Aceh, Khalilullah, menyampaikan sikap kritis terhadap kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ke Banda Aceh dalam rangka menghadiri pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh pada 10–12 Juli 2026.
Menurut Khalilullah, pihaknya tidak mempermasalahkan agenda politik yang dijalankan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Namun, sebagai Menteri ESDM, Bahlil dinilai belum memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat Aceh terkait sejumlah kebijakan strategis di sektor energi dan sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap kepentingan daerah.
"Kami tidak sedang mempersoalkan agenda partainya. Yang kami persoalkan adalah, selama menjabat Menteri ESDM, Bahlil belum pernah memberi jawaban terbuka kepada Aceh terkait sejumlah keputusan strategis yang langsung menyangkut hajat hidup rakyat di daerah ini," kata Khalilullah seperti di kutip dari MITRABERITA.NET, Sabtu (11/7/2026).
Ia menyoroti penandatanganan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo di Blok Andaman yang dilakukan Kementerian ESDM pada Maret 2026.
Menurutnya, proses tersebut berlangsung tanpa pemberitahuan resmi kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) maupun Pemerintah Aceh.
Selain itu, Khalilullah juga mempertanyakan penerapan skema bagi hasil gross split. Ia menilai bagian yang diterima Aceh diperkirakan hanya sekitar 1,2 persen dari porsi negara, sehingga dinilai belum mencerminkan semangat keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki.
Khalilullah turut menyinggung penandatanganan Gas Sales Agreement antara Mubadala Energy dan PLN untuk pasokan gas sebesar 160 MMSCFD dari Blok Andaman.
Hingga kini, menurutnya, belum ada penjelasan resmi kepada publik mengenai skema pengolahan gas tersebut.
"Publik Aceh belum mendapat penjelasan apakah gas akan diolah di darat melalui KEK Arun sebagaimana usulan Pemerintah Aceh atau tetap menggunakan skema Floating Production Storage and Offloading (FPSO) yang telah disetujui Mubadala. Keputusan ini sangat menentukan besarnya nilai tambah yang akan dinikmati Aceh," ujarnya.
Ia juga menilai persoalan kewenangan BPMA di wilayah migas di luar batas 12 mil laut masih belum memperoleh kepastian dari Kementerian ESDM.
Menurutnya, hal itu berkaitan dengan ruang kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya migas sebagaimana diamanatkan dalam UUPA.
Selain sektor migas, Khalilullah turut menyoroti polemik izin usaha pertambangan di kawasan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Ia menyebut penolakan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut hingga kini belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah pusat.
"Kami tidak menolak kedatangan siapa pun ke Aceh. Yang kami minta adalah keberanian Menteri ESDM membuka ruang audiensi resmi dengan mahasiswa dan masyarakat sipil selama berada di Banda Aceh untuk menjelaskan langsung persoalan Blok Andaman, BPMA, dan tambang di Nagan Raya. Jika itu tidak dilakukan, maka kunjungan ini hanya akan tercatat sebagai seremoni partai, bukan sebagai bentuk tanggung jawab seorang menteri kepada rakyat yang wilayahnya menjadi sumber pengelolaan energi nasional," tegasnya.
Khalilullah menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal berbagai persoalan tersebut hingga ada kejelasan resmi dari Kementerian ESDM.
Ia juga menyatakan kesiapan pihaknya memfasilitasi pertemuan terbuka dengan Menteri ESDM apabila terdapat itikad baik dari kementerian maupun panitia pelantikan untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat Aceh.[]
