BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Aceh masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (14/7/2026).
Pada kesempatan yang sama, turut dilantik jajaran pengurus Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Aceh serta 20 Ketua Dewan Pengurus KORPRI kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Muhammad Nasir menegaskan KORPRI memiliki peran strategis sebagai wadah yang menghimpun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, KORPRI harus mampu menjadi motor penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.
"Karena itu, KORPRI harus menjadi penggerak lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, responsif, serta mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang," ujar Muhammad Nasir.
Ia menambahkan, kualitas birokrasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.
Oleh sebab itu, ASN dituntut terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas dan netralitas, serta membangun budaya kerja yang kolaboratif, produktif, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, semangat tersebut harus tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman, budaya, dan kearifan lokal yang menjadi identitas Aceh.
"Tujuan KORPRI adalah meningkatkan pengabdian dan mutu ASN. Jika ASN tidak mau mengembangkan diri maupun instansinya, maka tujuan tersebut belum tercapai. Padahal masih banyak hal yang dapat kita lakukan, hanya perlu sedikit sentuhan," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Zudan Arif Fakrullah, menegaskan bahwa ASN merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan pemerintahan bersama TNI dan Polri.
"Ada tiga pilar penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, yaitu ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, pimpinan KORPRI harus mampu menggerakkan ASN sebagai wajah penyelenggara negara," ujar Prof. Zudan.
Ia menjelaskan, sebagian besar pelaksanaan anggaran negara berada di tangan ASN sehingga peran mereka sangat menentukan keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah.
"Anggaran terbesar dieksekusi oleh para ASN. Ini adalah kekuatan yang dahsyat dan harus dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan juga memaparkan empat program prioritas KORPRI ke depan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi dan karakter ASN, perlindungan karier serta bantuan hukum bagi ASN, dan peningkatan kesejahteraan ASN.
Menurutnya, seluruh program tersebut diarahkan untuk satu tujuan utama, yaitu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
"Program besar kita adalah membangun kualitas layanan publik," tutup Prof. Zudan.[]
