YOGYAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si., menegaskan bahwa pers harus kembali pada jati dirinya sebagai penyambung suara masyarakat dan pengawal kepentingan publik.
Menurutnya, media yang dekat dengan rakyat akan semakin kuat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus memperkokoh demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Nasir Djamil usai menerima Pemred Award 2026 kategori Anggota Legislatif Pusat Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada malam penganugerahan Pemred Award 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia di Hotel Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026) malam.
Penghargaan itu diberikan berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri yang dipimpin Anggota Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto.
"Tema Pers Kembali ke Rakyat sangat relevan dengan kondisi saat ini. Pers harus tetap dekat dengan rakyat, menjadi jembatan aspirasi masyarakat, menyampaikan informasi yang benar, serta menjaga independensinya. Pers yang kuat adalah pers yang dipercaya rakyat," ujar Nasir Djamil.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II itu bukan sosok baru di dunia politik maupun jurnalistik. Sebelum berkiprah di parlemen, Nasir Djamil dikenal sebagai wartawan.
Pengalaman tersebut, menurutnya, membentuk pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan pers, keterbukaan informasi publik, serta hubungan yang sehat antara media dan penyelenggara negara.
Ia berharap semangat "Pers Kembali ke Rakyat" tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui praktik jurnalistik yang berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, media harus terus mengangkat isu-isu yang menyentuh kehidupan masyarakat karena hampir seluruh kebijakan negara memiliki dampak langsung terhadap rakyat.
"Pers diharapkan menjadi penyeimbang agar hubungan antara negara dan rakyat tidak berada dalam posisi yang berat sebelah. Pers harus menjadi pilar keempat yang kokoh untuk mencegah terjadinya kondisi di mana negara menjadi kuat, tetapi rakyatnya lemah," tegasnya.
Nasir Djamil juga menilai peran pers semakin strategis di era digital yang ditandai dengan pesatnya arus informasi.
Media, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk mengawal penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan, sekaligus mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
"Pers harus kembali ke rakyat agar perlindungan terhadap masyarakat dari praktik-praktik arogansi dalam penegakan hukum dapat dicegah. Pers yang independen dan berpihak pada kepentingan publik akan menjadi benteng demokrasi sekaligus pengawal keadilan," katanya.
Pemred Award 2026 merupakan salah satu agenda utama Festival HUT ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada 17–19 Juli 2026.
Pada malam penganugerahan tersebut, puluhan tokoh nasional dan daerah menerima penghargaan atas komitmen mereka dalam membangun komunikasi publik yang terbuka, transparan, serta mendukung kemerdekaan pers.
Ketua Umum Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi, mengatakan Pemred Award merupakan bentuk apresiasi kepada para pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap kebebasan pers, keterbukaan informasi publik, serta kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media.
"Selamat kepada seluruh penerima Pemred Award 2026. Penghargaan ini bukanlah garis akhir, melainkan motivasi untuk terus membangun komunikasi yang terbuka, menjunjung transparansi, menghormati kebebasan pers, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Semangat Pers Kembali ke Rakyat harus menjadi komitmen bersama agar pers semakin kuat sebagai pilar demokrasi dan semakin dicintai masyarakat," ujar Bernadus.
Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia merupakan organisasi yang menghimpun para pemimpin redaksi media multimedia dari berbagai daerah di Indonesia.
Organisasi ini berkomitmen memperkuat profesionalisme pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, memperjuangkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab, serta membangun kolaborasi konstruktif antara media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat demi terwujudnya ekosistem pers yang independen, kredibel, dan berpihak kepada kepentingan publik.[]
