BANDA ACEH – Dinamika kericuhan yang terjadi saat peringatan Hari Damai Aceh, yang diwarnai pengibaran Bendera Bintang Bulan, menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Minggu (16/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau Dek Fadh. Sebelum rapat digelar, pimpinan daerah telah menerima arahan dari Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan arahan tersebut salah satunya meminta agar Forkopimda segera melakukan rapat untuk mencari akar persoalan sekaligus merumuskan solusi atas peristiwa yang terjadi.
“Arahannya terutama segera melaksanakan rapat Forkopimda dan mencari akar masalah dan solusi terhadap peristiwa menonjol, yaitu kericuhan yang terjadi di Aceh,” kata Nurlis.
Sejumlah peristiwa menonjol terjadi di kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Pendopo Gubernur Aceh pada Sabtu (15/8/2026).
Di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, terjadi penurunan Bendera Merah Putih dan pengibaran Bendera Bintang Bulan.
Sementara di Pendopo Gubernur Aceh, terjadi perusakan lambang negara Garuda Pancasila, penurunan Bendera Merah Putih, serta pengibaran Bendera Bintang Bulan.
Nurlis mengatakan rapat Forkopimda berlangsung sekitar dua jam dan dihadiri seluruh unsur Forkopimda Aceh. Dalam rapat tersebut, sejumlah rekomendasi disepakati sebagai langkah menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh.
Salah satu rekomendasi utama adalah menjaga Aceh tetap aman, damai, dan kondusif. Seluruh pihak juga diminta menahan diri, mencegah terjadinya aksi serupa, serta mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan setiap persoalan.
“Semua pihak diminta menahan diri, mencegah aksi serupa dan mengutamakan pendekatan persuasif,” ujar Nurlis.
Forkopimda juga mendorong penguatan komunikasi dengan ulama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Selain itu, seluruh pihak diminta membangun narasi komunikasi publik yang menenangkan dan menyejukkan kepada masyarakat.
“Juga menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah fondasi bersama dalam membangun Aceh yang lebih baik ke depan,” katanya.
Terkait persoalan penggunaan dan pengaturan bendera di Aceh, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan melakukan konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri guna memperoleh kepastian hukum.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di Aceh.
“Berbagai persoalan yang menjadi pemicu kerusuhan kemarin sudah kami bahas, dan kami carikan solusi yang terbaik untuk rakyat Aceh,” kata Dek Fadh di Banda Aceh, Minggu (16/8/2026).
Pemerintah Aceh berharap seluruh pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, sehingga perdamaian yang telah terbangun di Aceh tetap terjaga.[]
